Relawan Ganjar: Kontrak Politik Tak Sehat untuk Demokrasi

Jakarta: Dewan pembina relawan Ganjar Pranowo, Ade Armando tegas menolak kontrak politik dalam pencalonan Ganjar sebagai presiden oleh PDI Perjuangan (PDIP). Kontrak politik itu dinilai merusak demokrasi.

"Ada partai kalau dia mendukung koalisi tertentu itu dengan semacam ada harganya lah ya, saya dikasih posisi menteri tertentu yang dalam pandangan saya itu tidak sehat buat demokrasi kita ya," kata Ade dalam program News Maker MetroTV, Sabtu, 17 Juni 2023.

Ade mengakui transaksi-transaksi seperti itu lazim terjadi. Meski demikian, dia tidak setuju. Menurutnya, presiden yang dipilih seharusnya diyakini bisa menjadi seseorang yang dapat membentuk kabinet dan diharapkan bisa membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Bukan karena koalisi, misal koalisi saya tiga partai maka partai A memberikan tiga nama menteri, partai B memberikan tiga nama menteri, partai C memberikan tiga nama menteri tanpa diperiksa dulu kualitasnya," ujar kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Dia tak menyoal bila partai koalisi mengajukan nama-nama yang berkualitas. Namun, kata dia, akan menjadi masalah besar bila sudah sampai pada tahap kontrak politik. Seperti informasi yang menyebutkan PDIP menentukan kabinet kerja Ganjar bila terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Karena kalau begitu ceritanya maka betul-betul akhirnya partai bisa menentukan nama-nama yang mengisi kabinet tanpa dikaitkan dengan atau tanpa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan tentang kualifikasi, keahlian, integritas dan seterusnya," ucap Ade.

Ade mengatakan persoalan kontrak politik tidak hanya untuk Ganjar Pranowo, melainkan juga untuk kubu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, dia mengkritik PDIP karena merupakan relawan Ganjar Pranowo.

"Kami enggak mau, kami sudah capek-capek, kami sudah kerja keras, kami berharap Ganjar menjadi presiden eh tahu-tahunya ya kabinet yang dibentuk, pemerintahan yang dibentuk oleh Ganjar itu diisi oleh orang-orang yang tidak qualified dan tidak pantas berada di posisi itu," tutur Ade.

Maka itu, Ade tegas menolak kontrak politik tersebut bila benar terjadi. Dia masih menoleransi pemilihan wakil presiden ditentukan bersama oleh Ganjar dan koalisi partai. Namun, pemilihan menteri-menteri dikecam keras bila dipilih oleh partai.

"Menteri dan jabatan-jabatan strategis itu kan menyangkut hidup bangsa, ya enggak bisa begitu saja ditentukan oleh partainya," tegas Ade.

Apalagi, kata Ade, PDIP memperoleh suara terbesar tidak pernah lebih dari 20 persen. Menurutnya, masyarakat tidak memilih PDIP, melainkan presiden yang diusungnya.

"Kami percayanya pada calon presidennya. Jadi, serahkanlah kewenangan untuk membentuk kabinet itu yang bisa bekerja sama dengan presiden kepada si presiden bukan kepada partainya," ucap relawan Ganjar itu.

Informasi ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP ini dibongkar Ade Armando di akun Twitter-nya beberapa waktu lalu. Ade menyebut kontrak politik yang diteken Ganjar dengan PDIP ialah soal kedudukan menteri yang ditentukan oleh partai berlambang banteng itu.

Saksikan program News Maker MetroTV bertajuk Terungkap! Pembocor "Kontrak Politik Ganjar-PDIP" di sini