Kemhan Dinilai Perlu Membentuk Pasukan Pertahanan Siber

Jakarta: Serangan siber yang melibatkan Bjorka kembali terjadi pada Rabu, 18 September 2024. Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merespons insiden tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, perlu mendefinisikan ulang soal keamanan nasional. Mesti lebih dari sekadar pertahanan teritorial namun mencakup perlindungan data pribadi dan wilayah digital atau dunia maya.

"Serangan siber telah menjadi ancaman signifikan bagi keamanan nasional. Insiden peretasan Bjorka merupakan pengingat yang jelas tentang pentingnya memiliki sistem pertahanan siber yang tangguh," kata Muhaimin, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 20 September 2024.

Menurut Muhaimin, Kementerian Pertahanan harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kritis ini. Salah satu solusi yang mungkin adalah membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.
 

Baca: PKB Tidak Ikut Campur Penyusunan Menteri Kabinet Prabowo

"Kementerian pertahanan perlu menambah satu angkatan yang bernama cyber security atau pertahanan siber. Ini amat sangat mendesak, menjadi salah satu sektor yang harus ditangani oleh Kementerian pertahanan," tegas Muhaimin.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri telah memproyeksikan, ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang pesat dan mencapai valuasi signifikan pada tahun 2025, sekitar Rp4.000 triliun.

Sehingga wajar menjadi target bagi para pelaku kejahatan siber?. Bahkan dari infomasi. Bahkan, laporan terkini, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam serangan siber dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata 100.000 serangan per hari.