Ilustrasi DPR/Medcom.id/Githa
Devi Harahap • 29 November 2024 18:09
Jakarta: Kajian mendalam dan implementasi tepat diperlukan, terkait rencana subsidi BBM khusus kendaraan berpelat kuning. Langkah ini dianggap strategis, namun butuh diawasi ketat. Sehingga, dapat mendukung sektor transportasi publik dan kepentingan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau," ujar anggota Komisi XII, Muh Harris kepada Media Indonesia, Jumat, 29 November 2024.
Harris menilai kajian tersebut harus mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.
Baca: Pastikan Tidak Dicabut, Bahlil: Presiden Prabowo yang Akan Umumkan Langsung Soal Subsidi |