Bawaslu Libatkan Pemantau Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2024

Makassar: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan melibatkan puluhan relawan pemantau guna memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan, langkah tersebut diambil berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya dan bertujuan mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa timbul pada pilkada.

"Kita ingin mencoba melakukan pemetaan berkaca dari pemilu kemarin, tentang potensi-potensi kemungkinan kerawanan ke depan serta upaya-upaya untuk mengatasinya," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

Ia mengatakan, pelibatan para pemantau tersebut untuk mendengarkan secara langsung temuan-temuan dari lapangan yang disampaikan oleh para pemantau. Sehingga, pihaknya bisa menentukan strategi pencegahan kerawanan itu. 

"Kami coba mendengar dari kawan-kawan pemantau. Jadi kami coba undang pemantau yang sempat menjadi pemantau pada pemilu kemarin," ujarnya. 
 

Baca juga: Polres Metro Tangerang Kota Mapping Titik Rawan saat Pilkada 2024

Pemantau dinilai bisa memberikan informasi valid tentang kebutuhan dan terkait penyelenggaraan pemilihan nantinya. Misalnya, penyandang disabilitas yang mengeluhkan layanan di TPS. Ada yang tunanetra, tetapi TPS-nya jauh sampai 2-3 TPS dari tempat tinggal dan sebagainya. 

"Juga terkait fasilitas-fasilitas yang mestinya mereka dapatkan di setiap TPS yang dapat memudahkan mereka menyalurkan suara," jelasnya. 

Selain itu, ada catatan mengenai sejumlah pemilih yang sebenarnya tidak hadir atau suaranya dimanfaatkan oleh orang lain. Masalah ini muncul dari temuan pemantau terkait dengan data pemilih.

"Kita punya tanggung jawab untuk mengawal, sehingga betul-betul data pemilih kita adalah data yang akurat. 

Pihaknya pun meminta kepada KPU di Sulawesi Selatan agar data pemilih ini difokuskan pada kepentingan pemilihan, bukan data kependudukan. 

"Jika ada NIK ganda, kita tidak akan meminta untuk menghapusnya, itu urusan Dukcapil. Tugas kami adalah memastikan warga yang sudah terdaftar dapat memilih di TPS yang tepat," ungkapnya lagi. 

Isu politik uang juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Saiful menyatakan bahwa praktik politik uang kini semakin canggih dan tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti pemberian amplop, tetapi melalui fasilitas lain. Temuan ini juga menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum tersebut.

"Melalui ini kami berharap dapat meminimalkan potensi kerawanan dalam pemilihan mendatang dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil," harapnya.