Sidang Majelis Umum PBB ke-80 Jadi Momentum Reformasi Multilateralisme

Jakarta: Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-80 dipandang bukan sebagai forum rutin tahunan, melainkan momentum refleksi perjalanan 80 tahun PBB dan pentingnya reformasi multilateralisme. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri sekaligus Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi.

“Sidang Majelis Umum tahun ini istimewa. Kalau kita lihat dalam konteks besar 80 tahun PBB, dunia telah menikmati stabilitas relatif tanpa perang besar. Tetapi tantangan sekarang berbeda, konflik semakin sulit diselesaikan, multilateralisme seolah kehilangan relevansi,” kata Umar Hadi saat press briefing di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Ia menyinggung konflik di Ukraina dan Palestina sebagai contoh mandeknya peran PBB dalam meredam krisis global. 

"Dulu mungkin ada konflik lalu ada peacekeeping. Sekarang, konflik lama tetap muncul, dan seakan-akan multilateralisme tidak dipedulikan. Ini menegaskan perlunya PBB beradaptasi,” ujar Dubes Umar.

Menurut Umar, perubahan dunia selama 80 tahun terakhir sangat signifikan. Jumlah anggota PBB yang semula 51 negara kini bertambah menjadi 193, termasuk Indonesia yang bergabung pada 1950. 

Negara-negara berkembang, katanya, kini memiliki bobot lebih besar dalam tata dunia, seperti Indonesia, India, Brasil, Mesir, dan Tiongkok. Selain itu, aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil, dan NGO semakin mempengaruhi arah kebijakan global.

“PBB sekarang bukan hanya tentang negara, tapi juga dipengaruhi oleh civil society dan aktor-aktor lain. Ini memperkuat urgensi reformasi agar PBB tetap relevan,” jelas Umar Hadi.

Ia menegaskan, Indonesia bersama banyak negara anggota mendukung reformasi organisasi internasional tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di New York pada UNGA ke-80 disebut menjadi simbol kepemimpinan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memperjuangkan multilateralisme.

Sidang UNGA ke-80 akan berlangsung pada 22–29 September di New York. Sesi debat umum dimulai 23 September, dihadiri lebih dari 140 pemimpin dunia, dengan Indonesia dijadwalkan berpidato pada hari pertama.