Perpres Baru Tandai Era Baru Pengelolaan Sampah Terintegrasi, Danantara Siap Dorong Investasi WTE

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap penanganan masalah sampah di Indonesia. Langkah strategis yang ditempuh adalah mengubah timbunan sampah menjadi sumber energi melalui pendekatan waste to energy.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan. Perpres ini menjadi payung hukum untuk pelaksanaan program waste to energy berbasis teknologi ramah lingkungan.

Penerapan teknologi insinerasi modern menjadi pilihan utama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di berbagai daerah. Teknologi ini telah terbukti efektif di berbagai negara maju.

"Selain menghasilkan energi listrik, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90 persen. Di beberapa negara, residu bottom ash dimanfaatkan untuk campuran beton dan paving, sementara fly ash dikelola di fasilitas pengolahan limbah lanjutan," ujar Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Senin, 27 Oktober 2025.

Hanifah menjelaskan teknologi insinerasi modern mampu memproses timbunan sampah dengan parameter aman untuk lingkungan. Teknologi ini memenuhi standar keberlanjutan jangka panjang sesuai Perpres. Percepatan realisasi program waste to energy memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga telah berjalan intensif.

BPI Danantara memiliki peran strategis dalam menentukan pengembang dan pengelola fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik. Lembaga ini memastikan kesesuaian teknologi yang digunakan.

Sebelum lokasi proyek ditetapkan, dilakukan verifikasi lapangan oleh KLH, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ESDM. Hasil verifikasi dibahas dalam rapat terbatas sebelum mendapatkan persetujuan.

Tantangan utama terdapat di tingkat daerah terkait kesiapan pemerintah daerah. Daerah perlu menyediakan volume sampah minimal 1.000 ton per hari agar proyek PLTSa beroperasi optimal. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan alokasi anggaran memadai untuk operasional pengangkutan dan peng