Dubes AS Marah ke PBB, Kecam Gangguan Teknis saat Pidato Trump

New York: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, mengecam keras gangguan teknis yang terjadi saat Presiden Donald Trump menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Waltz menyebut insiden itu “tidak dapat diterima” dan menegaskan bahwa Washington akan menahan kontribusi dana ke PBB hingga dilakukan reformasi signifikan.

Dalam wawancara di program Kudlow di FOX Business, Waltz menanggapi pertanyaan pembawa acara Larry Kudlow yang menyebut insiden tersebut tampak seperti upaya sabotase terhadap Trump.

Kudlow menyoroti sejumlah gangguan, mulai dari eskalator yang macet saat kedatangan Trump dan Ibu Negara Melania Trump, kerusakan teleprompter, hingga masalah audio selama pidato.

Menurut Waltz, suara di auditorium sempat terputus dan siaran audio tiba-tiba berganti ke bahasa Portugis sebelum akhirnya kembali ke bahasa Inggris. “Semuanya ini tidak bisa diterima. Semuanya menyebalkan,” tegas Waltz, dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 26 September 2025.

“Ada 150 pemimpin dunia di sana, dan gangguan ini hanya terjadi pada Presiden Trump. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi tiga kali,” tambahnya.

Waltz menyebut Dinas Rahasia AS tengah menyelidiki insiden tersebut dan menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB telah berjanji untuk bekerja sama penuh.

“Sebagai duta besar, saya bilang, kalian harus membuka pintu. Namun, beberapa orang terlihat acuh tak acuh terhadap masalah ini,” ujarnya.

Waltz menilai gangguan itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan penghinaan yang terjadi di tanah Amerika sendiri. Waltz kemudian menyinggung perlunya reformasi besar-besaran di tubuh PBB, yang menurutnya terlalu birokratis. Ia menyoroti fakta bahwa tujuh badan PBB hanya menangani isu-isu iklim, sesuatu yang menurutnya perlu dievaluasi.

“Organisasi ini harus dipangkas dan direformasi sebelum dana pajak rakyat Amerika kembali disalurkan,” kata Waltz.

“Kami menahan pembayaran tahun ini. Kami belum mengucurkan dana sama sekali, dan dalam pertemuan pertama saya dengan Sekretaris Jenderal, saya menekankan perlunya reformasi sebelum membahas dana pajak.”

Waltz juga mengingatkan pada langkah Senator Jesse Helms pada 1999 yang menuntut peninjauan PBB sebelum pencairan dana AS. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi prioritas utama dalam hubungan Washington dengan PBB. (Muhammad Fauzan)

Baca juga:  Momen Teleprompter hingga Eskalator Rusak saat Digunakan Trump di Sidang PBB