Pengangkatan Calon ASN Bisa Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah

Jakarta: Percepatan pengangkatan Calon ASN (CASN) 2024 pada pemerintahan daerah dinilai bisa menyesuaikan kebijakan dinamika kebutuhan pegawai. 

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan daerah yang sudah siap tidak perlu menunggu batas waktu maksimal untuk merekrut pegawai baru.

"Kami merekomendasikan agar pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Oktober 2025, sementara PPPK hingga Maret 2026," kata Dede dikutip Minggu, 9 Maret 2025.
 

Baca: ASN Pemkab Klaten Dilarang Pakai Elpiji 3 Kilogram

Dede menyebutkan dalam rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), DPR menolak usulan pengangkatan serentak pada Oktober 2026 dan merekomendasikan percepatan.

Menurutnya kebijakan ini mencerminkan keseriusan DPR dalam mengawal rekrutmen ASN yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas," jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, menjelaskan terdapat skema penataan tenaga non-ASN melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap kedua dari program ini dibuka untuk memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos tahap pertama.

"Tahap dua ini sebetulnya ada juga teman-teman yang kemarin tidak masuk di tahap satu, kita berikan kesempatan di tahap kedua. Bahkan, sampai dua kali perpanjangan," ungkapnya.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif," ungkapnya.