MBG Langkah Strategis Negara Tingkatkan Gizi Anak

Jakarta: Program makan bergizi gratis (MBG), merupakan langkah strategis pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program itu untuk meningkatkan kesejahteraan serta kecukupan gizi anak-anak Indonesia, terutama para siswa dari keluarga kurang mampu. 

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Program ini pasti meroket," kata Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 29 Mei 2026.

Gus Lilur menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung program nasional ini. Menurutnya, MBG memiliki esensi yang luhur sebagai representasi dari kehadiran dan kasih sayang negara kepada generasi penerus bangsa.

“Anak-anak kita harus menerima makanan yang layak, sehat, berkualitas, dan disukai,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur mengaitkan nilai luhur program ini dengan aspek spiritual yang terkandung dalam Al-Qur'an, tepatnya Surat Al-Insan ayat 8, yang menekankan kewajiban memberikan makanan terbaik dan yang disukai kepada orang-orang yang membutuhkan. Nilai dasar inilah yang mendasari pentingnya menjaga keutuhan alokasi dana per porsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan 100 persen oleh anak-anak di sekolah.
 

Struktur anggaran satu porsi MBG yang dipahami publik saat ini sebesar Rp15.000. Komponen tersebut dibagi menjadi Rp5.000 untuk operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan Rp10.000 murni untuk nilai bahan makanan penerima manfaat.

Menurut dia, jika alokasi tersebut benar-benar dioptimalkan, SPPG dinilai dapat menyajikan menu makanan yang sangat layak, higienis, sehat, dan bergizi tinggi untuk anak-anak. "Pengelola SPPG sudah mendapatkan ruang penghasilan yang cukup dari komponen operasional, jadi hak makan anak tidak boleh berkurang satu rupiah pun,” urainya.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini berjalan lebih optimal, transparan, dan efisien, Gus Lilur mengusulkan sebuah langkah konstruktif berupa penguatan peran negara secara langsung.


Dapur MBG. Foto: Istimewa

Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dapur mandiri yang dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), guna meminimalkan ketergantungan pada rantai bisnis pihak ketiga yang terlalu panjang.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengawali penyempurnaan sistem ini melalui proyek percontohan (pilot project) nasional di satu kabupaten/kota pada setiap provinsi. Model berbasis kemitraan sekolah dan BGN yang terbukti sukses, transparan, dan aman nantinya dapat direplikasi secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

“Program ini sangat selaras dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan riil rakyat. Dengan menjaga kualitas pelaksanaannya di lapangan, kita optimis program ini akan menjadi warisan sejarah yang luar biasa dari Presiden Prabowo bagi masa depan anak-anak bangsa,” pungkasnya.