SPPG Didorong Jadi Episentrum Ekonomi Lokal

Jakarta: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP Arun) Bungas T. Fernando Duling menegaskan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar penyediaan makanan.

"SPPG adalah penggerak ekosistem ekonomi rakyat sekaligus basis data kesehatan generasi bangsa," kata Fernando dalam keterangan resmi, Senin, 16 Maret 2026.

Ia menyatakan yayasan pengelola bersama seluruh perangkat SPPG wajib melakukan tabulasi gizi yang akurat terhadap setiap penerima manfaat. Menurutnya, tabulasi gizi itu bisa dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, monitoring berkala.

"Data tinggi badan, berat badan, dan kecukupan nutrisi siswa harus tercatat secara digital dan berkala," ujar dia.

Kedua, tabulasi ini harus memuat data yang akurat. Tabulasi data yang bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan investasi negara melalui Makan Bergizi Gratis  (MBG) benar-benar menurunkan angka stunting dan meningkatkan IQ nasional.

"Ketiga adalah, memastikan transparansi gizi. Orang tua dan masyarakat harus mendapatkan akses informasi mengenai kualitas asupan yang diterima anak-anak mereka," ucapnya.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Menghidupkan ekonomi warga

Selain tabulasi gizi, lanjutnya, keberadaan program MBG ini harus membangun ekosistem manfaat. SPPG harus bisa menghidupkan ekonomi di "teras" rumah warga. Ia berharap SPPG menjadi berkah langsung bagi warga di sekitar lokasi satuan pelayanan.

"SPPG tidak boleh menjadi menara gading. Ia harus menyerap potensi lokal. Bahan baku, tenaga kerja, hingga logistik harus bersumber dari lingkungan tempat relawan dan warga tinggal," kata Fernando.

Ia menguraikan keberadaan SPPG harus menyentuh komponen ekosistem lokal. Pertama, relawan dapur lokal yang memberdayakan warga sekitar khususnya ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja sekaligus agen untuk melakukan transfer edukasi gizi ke tingkat keluarga.

Kedua, SPPG harus bisa memberdayakan warung dan sembako di lingkungannya. Yaitu dengan memprioritaskan pengadaan kebutuhan bumbu, sayuran segar harian, dan logistik pendukung dari warung sembako atau kios milik warga di sekitar domisili relawan.

"Terakhir, SPPG wajib bermitra dengan Koperasi unit desa dan UMKM lokal sebagai penyalur utama bahan pokok. Ini adalah cara tercepat melakukan pemerataan ekonomi (trickle-down effect) di tingkat akar rumput," jelas Fernando.