Apa yang Bakal Dibahas di Indonesia Economic Outlook?

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik dan pelaku ekonomi melalui forum Indonesia Economic Outlook. Pada Jumat, 13 Februari 2026, pemerintah akan memberikan penjelasan lengkap terkait proyeksi ekonomi Indonesia untuk menanggapi outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat Moody's.

"Bapak Presiden meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan Jumat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 13 Februari 2026.

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo akan menanggapi laporan lembaga pemeringkat Moody's yang memberikan outlook negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam forum tersebut, jelas Airlangga, pemerintah akan memaparkan posisi perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal, serta berbagai program unggulan yang tengah dijalankan pemerintah.

Dia menegaskan, pembahasan mengenai laporan Moody’s telah dilakukan dalam rapat internal pemerintah. Ia memastikan forum Indonesia Economic Outlook akan menjadi sarana untuk memberikan penjelasan detail sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelas dia.


Ilustrasi. Foto: Freepik
 

Peringkat kredit Indonesia masih investment grade

Airlangga menegaskan, secara keseluruhan peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade dari seluruh lembaga pemeringkat global.

Selain Moody's, lembaga pemeringkat lain, seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) masih mempertahankan penilaian Indonesia pada level layak investasi.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati outlook negatif yang disampaikan Moody's sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ekonomi.

Menurut Airlangga, pemerintah menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, khususnya terkait potensi peningkatan penerimaan negara serta arah kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia.