Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau rumah yang telah direnovasi di Kota Bandung. (Metrotvnews.com/P Aditya)
500 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Segera Direnovasi
P Aditya Prakasa • 13 February 2026 19:13
Bandung: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menggaet pihak swasta untuk menjalankan program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 500 rumah milik warga yang tidak laik tinggal segera dilakukan perbaikan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung terkait program tersebut. Ratusan rumah warga di Kecamatan Bandung Kulon akan dilakukan perbaikan agar menjadi laik huni.
"Untuk di Bandung, total 500 unit yang dibantu oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Saat ini sudah jadi 339 unit dan ditargetkan akhir April selesai seluruhnya 500 unit. Nilai satu unit kurang lebih Rp30 juta," ucap Maruarar saat meninjau rumah yang telah direnovasi di Kecamatan Bandung Kulon, Bandung, Jumat 13 Februari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau rumah yang telah direnovasi di Kota Bandung. (Metrotvnews.com/P Aditya)
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para menteri mengenai perubahan di berbagai sektor demi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian, yakni penanganan pemukiman kumuh dan rumah laik huni.
"Kita melakukan langkah-langkah strategis dan substansial sesuai perintah Presiden untuk membuat perubahan, termasuk di bidang perumahan dan ekonomi rakyat di kawasan perumahan, terutama perumahan kumuh. Karena fungsi kita ada tiga, operator, regulator, dan fasilitator. Hari ini saya menjalankan tugas sebagai fasilitator," jelas dia.
Pihaknya juga akan mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto soal gentengisasi untuk rumah-rumah warga di Indonesia. Maruarar menilai, genteng produk Jatiwangi, Majalengka, bisa digunakan untuk program tersebut.
"Nanti akan kita survei, kalau memungkinkan kita gunakan produk UMKM agar ekonomi masyarakat juga bergerak.Tentu kita akan mempelajari kualitas, harga, dan kemampuan produksinya secara menyeluruh sebelum memutuskan, tidak hanya melihat satu faktor saja," ucap dia.
Baca Juga :
"Kita terbuka, tidak menerima uang, tidak menerima tanah, tidak menjadi supplier. Kita hanya memfasilitasi kerja sama antara yayasan, warga, dan pemerintah daerah agar semuanya berjalan dengan baik," jelas Maruarar.