Tiongkok-Filipina Saling Sindir Tajam soal Sengketa Laut China Selatan

Seoul: Tiongkok dan Filipina kembali terlibat perseteruan sengit terkait sengketa Laut China Selatan setelah kedua negara saling membalas pernyataan mengenai putusan arbitrase internasional atas klaim maritim Beijing.

Ketegangan terjadi dalam Seoul Defense Dialogue di Korea Selatan pada Selasa, 8 September 2026, ketika Menteri Pertahanan Nasional Filipina Gilberto Teodoro Jr. menerima sebuah nota dari Tiongkok saat sedang menjawab pertanyaan dalam forum tersebut.

Menurut Teodoro, nota itu berisi sejumlah pernyataan Tiongkok mengenai sengketa Laut China Selatan. Ia kemudian membacakan dan menanggapi satu per satu isi nota tersebut di hadapan peserta forum.

"Posisi Tiongkok mengenai arbitrase Laut China Selatan jelas, konsisten, dan tegas," demikian isi nota tersebut. Teodoro menjawab, "Tiongkok tidak punya posisi."

Ketika nota menyebut putusan arbitrase melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Teodoro membalas dengan merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Jadi, yang kalian tandatangani, UNCLOS, melanggar hukum internasional?" katanya, dikutip dari Anadolu, Kamis, 10 September 2026.

Nota Tiongkok juga menyebut putusan arbitrase tersebut "ilegal, batal, dan tidak sah". Teodoro menanggapinya dengan mengatakan Tiongkok menolak putusan karena tidak ingin terikat pada UNCLOS.

Saat membaca bagian yang menyatakan Tiongkok tidak menerima maupun mengakui putusan tersebut, Teodoro membalas singkat, "Tentu saja, karena kalian kalah."

Teodoro kemudian menyebut nota tersebut sebagai bentuk "pemaksaan, intimidasi, dan agresi nyata" serta mengatakan akan menyimpannya sebagai pengingat atas apa yang ia sebut sebagai "betapa putus asanya Tiongkok".

Tiongkok Kecam "Provokasi" Filipina 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menanggapi pernyataan tersebut pada Rabu. Ia mengatakan belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam forum tersebut, tetapi menegaskan posisi Beijing terhadap putusan arbitrase Laut China Selatan tetap tidak berubah.

Mao menuduh Filipina secara sepihak mengajukan kasus arbitrase tersebut dan melakukan "distorsi serta penyalahgunaan" terhadap mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS.

Ia juga menuduh Manila melanggar UNCLOS dan merusak "integritas serta kewibawaannya".

Mao mendesak Teodoro "menghentikan provokasi dan pertunjukan" serta tidak merusak hubungan Tiongkok-Filipina maupun stabilitas di Laut China Selatan.

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa klaim maritim luas Tiongkok di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Beijing sejak awal menolak dan tidak mengakui putusan tersebut.

Perselisihan terbaru ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Tiongkok dan Filipina atas klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut China Selatan, salah satu jalur perdagangan laut paling sibuk di dunia dengan nilai perdagangan mencapai triliunan dolar setiap tahun.