Bahlil Pastikan RUPTL Bakal Direvisi untuk Akomodasi Program 100 GW PLTS

Tangerang: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mengakomodasi sejumlah program ketenagalistrikan pemerintah, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Bahlil mengatakan penyesuaian RUPTL diperlukan sebagai landasan pelaksanaan program tersebut..

“Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya. RUPTL ini kita sedang akan melakukan penggodokan,” ujar Bahlil setelah Acara Opening Ceremony MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD City Kabupaten Tangerang, Selasa, 22 September 2026.

Dalam pemaparannya, Bahlil mengatakan pemerintah telah menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen diarahkan menggunakan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah juga menyiapkan pembangunan jaringan listrik sekitar 48 ribu kilometer sirkuit.

“Di RUPTL kita dorong 70 persen arah energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt PLTS,” ujar Bahlil dalam Opening Ceremony MKI Electricity Connect 2026, Selasa, 22 September 2026.

(Ilustrasi. Foto: Dok PLN)

PLTS 100 GW selesai tiga tahun

Bahlil mengatakan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Pada tahap pertama, pemerintah telah meluncurkan sekitar 5,5 GW.

Sementara itu, proses tender untuk kapasitas sekitar 25 GW hingga 30 GW direncanakan mulai berjalan.

“Khusus untuk PLTS 100 gigawatt, kami rencanakan tiga tahun. Di tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama, dan dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt, proses tendernya harus mulai berjalan,” ujar dia.

Pemerintah juga tengah melakukan penyesuaian aturan untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Bahlil mengatakan proses birokrasi dapat dipangkas bagi perusahaan yang kompetitif dan memiliki kemampuan teknologi yang baik.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama, kita pangkas birokrasinya,” tutur dia.

Prioritaskan produk dalam negeri

Dalam memenuhi kebutuhan proyek 100 GW maupun pengembangan pembangkit sebesar 69,5 GW, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

Namun, impor tetap dapat dilakukan apabila kemampuan produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan proyek.

“Kalau dalam negerinya tidak cukup, kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor. Tapi betul-betul selektif, kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk yang dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Pemerintah juga telah meminta PLN untuk mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan proyek ketenagalistrikan. (Selsha Septifanie Gunawan)