Perbaikan Layanan Imigrasi Dongkrak Penerimaan Negara

Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatatkan kinerja positif pada tahun pertama pelaksanaan program transformasinya. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, capaian kinerja transformasi Kemenimipas menembus angka 101,67 persen dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan transformasi di sektor pelayanan ini berbanding lurus dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara. Sepanjang periode tersebut, realisasi penerimaan negara dari sektor layanan keimigrasian mencapai Rp10,45 triliun. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus jauh melampaui target penerimaan yang ditetapkan pemerintah.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, menegaskan optimalisasi dan perbaikan kualitas layanan publik terbukti memberikan dampak ekonomi langsung bagi keuangan negara.

"Tanda bahwa layanan yang baik justru menyumbang ke kas negara, bukan membebaninya," tegas Achmad Nur Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2026.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh. Dok. Istimewa

Kemenimipas juga secara berkelanjutan membenahi berbagai lini operasional melalui 15 Program Aksi Kemenimipas. Secara menyeluruh, 15 program aksi ini mencakup dua pilar utama kementerian, yakni peningkatan layanan keimigrasian serta program pembinaan dan kemandirian pemasyarakatan.

Khusus di sektor keimigrasian, pembenahan difokuskan pada beberapa area strategis, sebagai bertikut:

1. Penguatan Layanan Digital
   Mendorong digitalisasi penuh pada pemrosesan dokumen dan layanan keimigrasian guna memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi bagi masyarakat luas
2. Pengetatan Pemeriksaan di Pintu Masuk Negara
   Meningkatkan keandalan pengawasan lalu lintas orang di pintu masuk wilayah Indonesia melalui optimalisasi teknologi perlintasan modern seperti autogate
3. Pencanangan Zona Integritas
   Mengakselerasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi di seluruh kantor unit layanan keimigrasian.

Layanan yang Ramah dan Pengawasan Tegas

Achmad Nur Saleh menerangkan seluruh rangkaian pembenahan dan pelaksanaan 15 program aksi memiliki satu arah kebijakan yang jelas, yaitu menghadirkan pelayanan imigrasi yang ramah dan memudahkan bagi rakyat Indonesia. Di samping itu, pemerintah tetap tegas dan sigap menjaga kedaulatan pintu gerbang negara.

Menurut dia, akses terhadap dokumen keimigrasian memiliki peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dokumen seperti paspor menjadi sarana utama bagi warga negara untuk beraktivitas dan berkembang di kancah internasional.

"Paspor di tangan warga adalah jalan menuju pekerjaan, ilmu, dan ibadah. Dan negara memastikan jalan itu tidak lagi berbelit, karena melayani pemegang Merah Putih adalah kehormatan, bukan beban," kata Achmad.