Isu Halal hingga Tenaga Kerja jadi Bahasan Wakil PM Malaysia dan Wapres Gibran

Jakarta: Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi memaparkan pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai isu dibahas oleh kedua tokoh itu dalam pertemuan di Jakarta, Senin 21 April 2025.

“Saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Gibran, Wakil Presiden Indonesia. Kami membahas banyak hal, terutama yang terkait dengan kerja sama bersama antara Indonesia dan Malaysia, termasuk produksi produk halal,” ujar Wakil PM Ahmad Zahid dalam konferensi pers di Jakarta.

“Di antaranya, pemanfaatan bersama sertifikat halal yang diterbitkan oleh JAKIM dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena pasar halal itu nilainya USD1,3 triliun. Ini pasar yang besar, tetapi kita harus memfasilitasi pemanfaatan bersama halal itu karena pasarnya bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia, tetapi seluruh ASEAN,” kata Ahmad Zahid.

Menurtnya, sebagai kawasan, Malaysia dan Indonesia memasarkan apa yang disebut sebagai pasar domestik asal. Untuk itu akan dilakukan koordinasi dan pembahasan yang lebih rinci, tidak hanya dalam hal produksi produk halal, tetapi juga dalam hal pemasaran produk halal.

Isu tenaga kerja

Melalui pertemuan itu, Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dan Wapres Girban juga telah membahas masalah tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. Ini termasuk di antaranya tenaga kerja di sektor yang diizinkan maupun tenaga kerja domestik.

“Tetapi yang dibahas adalah membangun sistem single windows bagi tenaga kerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui sistem ini. Telah dilakukan pembahasan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja di Indonesia dan sudah mulai dilaksanakan,” ungkap Ahmad Zahid.

“Diharapkan sistem ini mampu memperlancar dan menata dengan lebih baik penyaluran tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia,” imbuhnya.

Dibahas pula mengenai permasalahan nelayan Malaysia dan Indonesia yang sama-sama mencari sumber daya laut. Kedua pihak bersyukur ada kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia agar nelayan Malaysia yang mungkin keliru masuk ke perairan Indonesia di wilayah perairan yang belum diselesaikan dapat dipulangkan.

Artinya, jika nelayan Indonesia yang mungkin keliru masuk ke perairan Malaysia akan dipulangkan, maka nelayan Malaysia pun demikian. Sejak adanya kesepakatan ini, pelaksanaannya cukup menggembirakan karena jumlah tangkapan. Hasil tangkapan meningkat dan jumlah nelayan yang ditangkap berkurang.

Kerja sama haji

Wapres Gibran dan Wakil PM Ahmad Zahid juga terus membahas masalah jemaah haji. Setiap tahun ada beberapa hal yang dibantu oleh Pemerintah Arab Saudi agar para jamaah kita di Arafah dan Mina bisa lebih nyaman.

Menteri Agama Nasarudin Umar berpesan agar dibuatkan tempat khusus untuk jamaah haji Asia Tenggara dan Arab Saudi telah memfasilitasi sistem ini.

“Kita berterima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi, namun usulannya dengan izin dari Arab Saudi. Kita tidak hanya memiliki tempat atau lokasi yang permanen, tetapi juga bangunan permanen yang bisa dibangun oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Ahmad Zahid.

Begitu pula dengan masalah pembayaran dam. Bayar dam dalam konteks ibadah haji atau umroh berarti membayar denda atau tebusan yang wajib dibayar oleh jemaah karena melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban ibadah. Dam ini bisa berupa menyembelih hewan seperti kambing, sapi, atau unta, atau bisa juga berupa sedekah atau puasa.

Kedua negara berterima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah memfasilitasi sistem ini, namun koordinasinya akan dilakukan atas permintaan Menteri Agama RI.

“Sehingga pihak Indonesia yang biasa menyembelih kambing sebanyak 220 ribu ekor sesuai induk dan jumlah jamaah, dan juga di pihak Malaysia sekitar 40 ribu ekor kambing yang juga membayar induknya. Sehingga dapat diselesaikan keadaan yang baru sehingga induknya melalui penyembelihan kambing dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Majelis Ulama Indonesia dan juga persetujuan Pemerintah Saudi untuk menyembelih kambing di negara masing-masing untuk dibayarkan sebagai denda,” jelas Ahmad Zahid.

Begitu pula dengan pertanyaan terkait kerja sama regional antara Indonesia dan Malaysia yang menjadi isu saat ini terutama dalam menghadapi tarif yang diumumkan oleh Presiden Trump. Diketahui telah dilakukan perundingan dimana Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berkunjung dan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim.

“Dan hal ini juga telah kita bahas agar dapat dibicarakan CPO atau minyak sawit mentah antara Indonesia, Malaysia dan juga Thailand bersama dengan negara-negara pengekspor minyak sawit lainnya, sehingga koordinasi ini dapat dilakukan untuk kita dapat menembus pasar regional dan pasar internasional terutama bagi negara-negara yang mengharuskan penggunaan minyak goreng dan peningkatannya dapat dilakukan,” pungkas Wakil PM Ahmad Zahid.