Pemprov Jabar Laporkan Dugaan Kebocoran 4,6 Juta Data Pribadi Warga ke Polisi

Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Barat (Jabar) melaporkan kasus dugaan perdagangan data pribadi 4,6 juta warga di dark web ke polisi. Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan seluruh data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. 

Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan mengatakan data yang diklaim bocor oleh sebuah akun anonim di media sosial bukan berasal dari server Pemprov Jabar. Hal tersebut merupakan tindakan oknum yang menggunakan nama dan logo instansi pemprov tanpa izin. 

“Saya telah mendapatkan konfirmasi dari Kadiskominfo. Sudah dipastikan bahwa tidak ada data resmi Pemprov yang bocor, termasuk yang ditampilkan dalam screenshot menggunakan logo Pemprov dan Biro Pemotda,” kata Erwan di Bandung, Selasa, 29 Juli 2025.

Erwan menegaskan akun yang mengaku memiliki dan menjual data warga Jabar hanyalah pihak tidak bertanggung jawab yang memanipulasi identitas Pemprov untuk menipu masyarakat. Ini jelas bukan peretasan terhadap sistem resmi Pemprov. 

Menurut Erwan, hingga kini tim keamanan siber Pemprov Jabar terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut pelaku. “Jadi masyarakat tidak perlu cemas, karena tidak ada kebocoran data dari kami. Kami sudah berkoordinasi dengan Ditsiber Polda Jabar dan dipastikan tidak ada data pemprov yang bocor dan kami berharap pelaku segera teridentifikasi,” beber Erwan.
 

Baca: Pemprov Jabar Gerak Cepat Usut Dugaan Peretasan 4,5 Juta Data Pribadi

Terkait perlu tidaknya dilakukan evaluasi sistem keamanan siber, Erwan menyatakan tidak diperlukan karena tidak ada indikasi kebocoran data dari pemprov. “Tidak perlu evaluasi karena data yang dimaksud bukan milik kami. Sistem kami aman. Ini hanya klaim sepihak tanpa bukti nyata,” terang Erwan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar, menanggapi unggahan akun bernama DigitalGhostt yang mengeklaim telah membocorkan data warga Jabar di situs Darkforums. “Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,” tutur Adi.

Pemprov Jabar berkomitmen menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. Penguatan teknologi keamanan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait , serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah.

“Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini," tegas Adi..

Sekali lagi Erwan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. “Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang,” ujar Adi.