Mengintip 2 Model Rumah Subsidi Seluas 14 dan 23,4 Meter Persegi

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi yang diusung oleh Lippo Group. Setidaknya ada dua tipe rumah yang telah dibangun mock up-nya oleh Lippo Group.

Tipe 1 kamar tidur dengan luas tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan luas bangunan 14 meter persegi. Lalu, tipe 2 kamar tidur dengan luas tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) dan luas bangunan 23,4 meter persegi.

Spesifikasi bangunan rencananya akan menggunakan struktur beton bertulang. Lantai keramik di bagian teras, lantai utama, kamar tidur, kamar mandi dan carport. Dinding dari bata ringan dan mortar finish cat, serta plafon dari gypsum.

Rumah ini dilengkapi kloset duduk, wastafel, shower, kran meja dapur dan sink. Atap rumah menggunakan rangka dari baja ringan dan penutup atap dari spandek. Kusen dan pintu aluminium, serta instalasi air bersih PDAM dan listrik 900 watt.

"Rencananya rumah dengan desain tersebut akan dibangun di sejumlah kawasan sekitar perkotaan seperti di Bodetabek dan kota-kota besar lainnya. Sudah banyak pengembang yang juga berminat membangun rumah subsidi dengan konsep ini," kata Maruarar dikutip dari laman Kementerian PKP, Minggu, 15 Juni 2025.
 

Baca juga:  Menteri PKP Klaim Luas Rumah Subsidi Lebih Kecil Supaya Konsumen Punya Pilihan

(Usulan konsep rumah subsidi. Foto: Dok Kementerian PKP)

Siap terima masukan

Maruarar mengaku siap menerima berbagai usulan konsep desain rumah subsidi dari seluruh stakeholder perumahan. Hal itu diperlukan sebagai solusi menjawab kebutuhan rumah bagi MBR yang tinggal di perkotaan dengan lahan yang semakin terbatas.

"Silahkan bagi para generasi milenial yang ingin melihat langsung konsep mock up rumah subsidi yang kekinian dan sesuai kebutuhan tempat tinggal. Silahkan beri masukan dan saran terhadap usulan desain dan konsep rumah subsidi ini," katanya.

Menurutnya, partisipasi publik sangat penting dengan menyampaikan draf peraturan yang masih terus dikaji. Berbagai masukan dan pertimbangan diterima agar peraturan bisa menjawab persoalan dan kebutuhan zaman di sektor perumahan.