Hapus Tantiem BUMN, Presiden Minta Komisaris dan Direksi tak Setuju Mundur

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tak setuju diminta mundur.

"Jadi kalau direksi dan komisaris keberatan tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Permintaan itu diungkap Prabowo saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2026, dalam sidang Tahunan DPR 2025 di Kompleks Parlemen. Tantiem merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan pada anggota direksi, komisaris, dan karyawan. Tantiem merupakan bentuk apresiasi atas kinerja mereka.


Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Metrotvnews.com/Annisa Ayu.

Prabowo curhat jumlah komisaris di BUMN terlalu banyak

Awalnya, Prabowo curhat karena jumlah komisaris di BUMN, yang dirasa terlalu banyak. Atas dasar itu, dia ingin memangkas jumlah komisaris di BUMN. Sehingga, tak terlalu banyak pihak yang menduduki jabatan tersebut.

"Paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan itu tantiem," kata Prabowo.

Presiden memerintahkan ke Danantara sebagai super holdings, untuk membereskan hal itu. Kalau perlu, direksi tak diberi tantiem jika BUMN yang mereka urus merugi.

"Kalau untung, ya untungnya harus untung beneran, bukan akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia!" kata Prabowo.