Survei: Prabowo-Gibran Kantongi Kepuasan Tinggi di 100 Hari Pertama

Jakarta: Penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama pemerintahan cukup tinggi. Berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Social Insight (IDSIGHT), tingkat kepuasan terhadap Prabowo mencapai 83,4%, sementara Gibran memperoleh 78,2%.

Temuan riset ini diperoleh melalui analisis sentimen media sosial dari empat platform utama, yakni Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan TikTok. Analisis menggunakan teknologi in-depth social media analytics untuk membaca sentimen publik terhadap unggahan di akun resmi presiden dan wakil presiden.

“Tingginya penilaian ini mencerminkan keberlanjutan dari masa pemerintahan sebelumnya, di mana tingkat kepuasan publik sangat tinggi,” ujar Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa, dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

Salah satu program unggulan yang mendapat respons positif adalah Program Makan Bergizi (MBG), yang sebelumnya dikenal sebagai makan siang gratis. Program ini mulai direalisasikan pada awal semester ajaran baru, dengan sasaran siswa TK, PAUD, hingga SMA, serta kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.

Meski pelaksanaan tahap awal belum mencakup seluruh sekolah dan menghadapi kendala seperti keterlambatan distribusi dan menu yang kurang diminati, publik tetap mengapresiasi realisasi janji kampanye tersebut. “Masyarakat berharap cakupan penerima manfaat bisa diperluas ke seluruh sekolah dan daerah,” kata Johan.

Isu Korupsi dan Birokrasi Jadi Sorotan

Di tengah tingginya apresiasi publik, kritik juga muncul, terutama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi PT Timah yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Selain itu, publik juga menyoroti polemik pagar laut di Tangerang, yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Jokowi.

“Publik mengharapkan ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, termasuk perampasan aset hasil korupsi untuk dialihkan kepada program kesejahteraan rakyat,” lanjut Johan.

Selain itu, persoalan birokrasi juga mendapat sorotan, terutama dalam hal pelayanan publik. Masyarakat menilai masih diperlukan perbaikan agar birokrasi lebih responsif dalam menjalankan program pemerintahan.

Riset IDSIGHT juga mencatat bahwa transisi pemerintahan pasca-Pilpres 2024 berlangsung lancar tanpa gejolak sosial yang berarti. Kondisi ini dinilai mendukung stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.

“Pergantian pemerintahan berjalan dengan sangat baik, tanpa gejolak di masyarakat,” pungkas Johan.