Sering Bermasalah, Manajemen Mudik di Merak-Bakauheni Harus Dibenahi

Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah untuk membenahi manajemen mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni yang kerap bermasalah.
 
Diketahui puluhan pemudik memblokade jalan menuju kapal eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu, 14 April 2024. Para pemudik mobil ini memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
 
Suryadi menyampaikan berdasarkan laporan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) masalah tersebut karena kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal.
 
"Masalah di atas semakin menambah panjang daftar masalah pada pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan ferry Merak-Bakauheni. Ini perlu dibenahi," kata Suryadi dalam keterangan resmi, Selasa, 16 April 2024.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Banten pada arus mudik. Ia menerangkan jalan menuju pelabuhan tersebut mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan.
 
Padahal, kata Suryadi, ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 kilometer (km) dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo.
 

Baca juga: Kendaraan Pemudik Masih Padati Pelabuhan Bakauheni

 

32% pemudik belum punya tiket

 
ASDP menyebutkan total masyarakat yang belum memiliki tiket pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
 
Tanpa berbekal tiket para pemudik ini nekat berangkat menuju Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket.
 
"Fakta di lapangan masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Ini menambah daftar kesalahan ASDP," tutur Suryadi.
 
Suryadi pun meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengevaluasi masalah tersebut. Menurutnya, jika ASDP tidak dapat mengelolanya, maka dampaknya merugikan konsumen dan menjadi preseden buruk pemerintah.