Patriot Sejati

Jakarta: Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah di depan mata. Sejumlah persiapan dilakukan.

Pelantikan tersebut dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB Minggu, 20 Oktober mendatang di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Persiapan teknis pun dilakukan pimpinan MPR RI sebagai shahibul hajat.

Sebanyak 21 kepala negara dan kepala pemerintahan akan menghadiri pelantikan atau pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 2024-2029.

Sebelumnya Jokowi, Prabowo, dan Gibran bertemu di rumah Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Minggu, 13 Oktober 2024. Pertemuan itu membahas persiapan momen yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia itu.

Tugas yang akan diemban Prabowo-Gibran bak jalan terjal nan berliku. Segudang permasalahan di dalam negeri harus diatasi. Belum lagi permasalahan global, geopolitik yang terus memanas, bahkan di ambang perang besar.

Betapa pun berat tugas yang dijalani Prabowo-Gibran dalam memimpin 282 juta jiwa rakyat Indonesia, keduanya memiliki modal politik yang sangat besar, 58,59% hasil Pemilu 2024. Modal politik itu memberikan legitimasi bagi pasangan itu untuk mengambil berbagai kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan bernegara.

Walakin, modal politik itu akan sia-sia jika pemerintahan berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya dalam pemilu. Itu pun dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal ataupun ilegal.

Jurus politik ilegal itu seperti praktik politik gentong babi (pork barrel politics), money politics, intimidasi, dan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur negara lainnya.

Dua periode kepemimpinan Jokowi harus menjadi pembelajaran bagi pasangan Prabowo-Gibran. Dalam dua periode itu sebagian besar janji politik Jokowi tidak tertunaikan, hanya omon-omon, bahkan gombal politik, seperti revolusi mental, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, pertumbuhan ekonomi 7%, dan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

Belum lagi kerusakan pada demokrasi. Politik dinasti keluarga Jokowi menjadi alarm betapa bahaya dari politik kekerabatan itu. Politik dinasti bisa tidak membahayakan jika bertumpu pada meritokrasi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas.

Celakanya, politik dinasti seperti yang dipertontonkan keluarga Jokowi mengabaikan etika dan hukum, seperti dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Paradigma rezim keberlanjutan Prabowo dari Jokowi sangat berbahaya jika menggunakan kacamata kuda. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berani mengoreksi kebijakan era Jokowi yang melenceng dari semangat gerakan reformasi 1998 dan UUD 1945.

Tujuan berdirinya negara sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tentu kita tidak menutup mata dengan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Salah satunya ialah pembangunan infrastruktur meskipun hal itu berkonsekuensi menggunungnya utang luar negeri.

Konektivitas antarwilayah baik di Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur mempermudah mobilitas manusia, arus barang, dan jasa sehingga memperkuatnya cita-cita Indonesia-sentris. Alhasil, gencarnya pembangunan infrastruktur era Jokowi mendongkrak daya saing Indonesia pada world competitiveness dari angka 34 ke 27.

Jokowi juga mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan hilirisasi. Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri.

Namun, di sisi lain, ada lorong gelap ekspor 5 juta ton bijih nikel RI

ke 'Negeri Tirai Bambu' pada 2021-2023 yang tak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Hilirisasi juga masih terkesan mengabaikan kerusakan ekologis dan sosial.

Visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 dengan delapan misi yang disebut Astacita sangat bagus bagi masa depan Indonesia.

Kunci keberhasilan visi dan misi itu kembali terletak pada sikap patriotik Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam memimpin bangsa dan negara. Dia mengaku seorang patriot dan ingin mati sebagai patriot.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patriot adalah pecinta (pembela) tanah air. Artinya, tak ada kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan dalam diri mantan Danjen Kopassus itu dalam memimpin Republik ini.

Namun, tak hanya Prabowo yang berhak menjadi patriot sejati. Rakyat Indonesia berhak menjadi patriot. Menurut Julian Barnes, penulis asal Inggris, patriotisme terbesar ialah memberi tahu negara Anda ketika negara itu berperilaku tidak terhormat, bodoh, dan kejam. Selamat bertugas Prabowo-Gibran. Tabik!

(Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group)