Korut Tegaskan Satelit Mata-mata sebagai Hak Negara Berdaulat

New York: Dalam pidatonya yang menantang di depan Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Korea Utara menegaskan bahwa upayanya untuk meluncurkan satelit mata-mata ke luar angkasa bersifat transparan dan sesuai dengan “hak sahnya sebagai negara berdaulat.”

Duta Besar Pyongyang untuk PBB, Kim Song, membela negaranya dalam pidato yang jarang dilakukan di PBB pada Jumat. Dubes Song menyangkal bahwa negara tersebut berupaya memperoleh teknologi rudal balistik antarbenua (ICBM) melalui peluncuran satelitnya.

“Kami tidak pernah mengakui resolusi DK PBB yang melanggar hak-hak negara berdaulat,” kata Kim, seperti dikutip AFP, Sabtu 26 Agustus 2023.

Baca: Satelit Mata-mata Korut yang Kedua Gagal Meluncur.
 

Upaya kedua Pyongyang untuk meluncurkan satelit mata-mata ke orbit dilakukan pada hari Kamis, dan gagal karena kegagalan fungsi pada roket tahap ketiga.

Upaya pertamanya gagal pada bulan Mei ketika roket kendaraan satelit Chollima-1 jatuh ke laut segera setelah lepas landas.

Roket tersebut pecah menjadi beberapa bagian sebelum jatuh ke Laut Kuning, Laut China Timur, dan Samudra Pasifik dan mendorong negara tetangga Jepang untuk mengeluarkan seruan evakuasi darurat bagi penduduk di wilayah selatan Okinawa.

Dewan Keamanan Nasional AS mengecam peluncuran tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa peluncuran tersebut “melibatkan teknologi yang terkait langsung dengan program rudal balistik antarbenua DPRK.”

Militer Korea Selatan mengatakan bahwa desain satelit terbaru tersebut terlalu sederhana untuk berfungsi dengan baik sebagai alat mata-mata, meskipun satelit tersebut telah berhasil diluncurkan.

Korea Utara akan mencoba peluncuran lainnya pada bulan Oktober, lapor Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah.

Menjelang pidato Kim Song di PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak para anggotanya untuk “kembali ke era ketika kita menggunakan suara kolektif kita untuk mengekang proliferasi nuklir.”

“Kita harus dengan tegas mengecam tindakan DPRK yang melanggar hukum dan harus meminta DPRK untuk sepenuhnya dan setia melaksanakan semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” kata Dubes Thomas-Greenfield.

“Dan kita harus mengatasi aktivitas Korea Utara yang menghasilkan pendapatan global, yang mendanai program senjata ilegal mereka,” pungkas Dubes Thomas-Greenfield.