Penghormatan terhadap Presiden Terdahulu sebagai Pesan Kebangsaan

Jakarta: Penghormatan Ketua DPD RI Sultan Najamudin terhadap para Presiden terdahulu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, disebut menjadi bagian dari pesan kebangsaan. Hal itu menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki peran dan capaian dalam perjalanan panjang pembangunan Indonesia.

Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Lampung, Bustami Zainudin, mengapresiasi penghormatan itu. Salah satunya, terkait penghormatan pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang disebut sebagai Bapak Infrastruktur.

"Menurut saya, ketika Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia, itu bukan sekadar memberikan julukan. Ada fakta yang bisa kita lihat dan rasakan di lapangan. Hampir di seluruh daerah, masyarakat merasakan hadirnya pembangunan infrastruktur selama beliau memimpin,” ujar Bustami dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2026.
 
Menurut Bustami, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi di berbagai daerah. Pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan hingga infrastruktur pendukung lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Ia menilai pembangunan tersebut memiliki arti penting bagi daerah karena infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk membuka keterisolasian, memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sebagai anggota DPD yang mewakili daerah, kami melihat sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat. Ada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kemudian aksesnya terbuka. Ada sentra produksi yang semakin mudah terhubung dengan pasar. Ini adalah warisan pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti ketika sebuah pemerintahan berganti,” kata Bustami.

Bustami menegaskan, apresiasi terhadap capaian Presiden terdahulu seharusnya ditempatkan dalam perspektif kebangsaan. Setiap pemerintahan memiliki tantangan, kebijakan, dan capaian masing-masing yang menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Indonesia.

Karena itu, menurutnya, memberikan penghargaan terhadap karya para pemimpin terdahulu bukan berarti mengabaikan kekurangan yang pernah terjadi, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi yang nyata sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD-DPR. Foto: Metro TV.

“Yang paling penting adalah bagaimana karya yang sudah baik dilanjutkan, disempurnakan, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pembangunan Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Apa yang sudah menjadi fondasi harus kita rawat dan terus kita kembangkan,” tegasnya.

Bustami juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini memimpin Indonesia, dengan harapan dapat terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada pemerataan serta melanjutkan fondasi pembangunan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia menilai kepemimpinan keduanya membawa semangat baru dalam mempercepat pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

“Bagi kami di daerah, pembangunan itu bukan sekadar angka dan statistik. Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui, jembatan yang menghubungkan, irigasi yang menghidupkan pertanian, pelabuhan yang membuka perdagangan, dan akses yang membuat masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” pungkas Bustami.