Prabowo Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Motor Listrik

Cikarang: Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penerapan skema tukar tambah (trade in) bagi masyarakat pengguna kendaraan konvensional. Hal ini guna mempermudah peralihan ke motor listrik.

"Kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin. Jadi nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa bisa tukar tambah," kata Prabowo saat meninjau fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis, 13 Agustus 2026.
 

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus menggantungkan kebutuhan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), kepada pihak luar. Oleh karena itu, penguatan penggunaan kendaraan listrik berbasis industri dalam negeri harus terus diakselerasi.

Selain rencana opsi tukar tambah, pemerintah juga menyiapkan kemudahan pembiayaan mulai dari penurunan bunga cicilan hingga skema tanpa uang muka (down payment/DP).

"Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP, jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri," ujar Prabowo.

Menurut perhitungan pemerintah, penggunaan motor listrik jauh lebih efisien dan ramah kantong. Biaya operasional harian dinilai dapat dipangkas minimal 50 persen, bahkan berpotensi mencapai penghematan hingga 70 persen dibandingkan motor bensin.


Presiden Prabowo Subianto (tengah) meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi motor listrik milik Indika Energy di Cikarang, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Prabowo turut menyinggung tren global di sejumlah kota besar dunia, seperti Beijing di China, yang mulai melarang akses kendaraan berbahan bakar fosil dan berpotensi menerapkan mekanisme pajak karbon (carbon tax).

Kepala Negara turut memuji keberanian para pelaku usaha swasta nasional yang berani memproduksi motor listrik di tengah dominasi merek asing asal China, Jepang, maupun Korea Selatan. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata menjaga kepentingan nasional demi mengurangi beban impor BBM secara bertahap.