Editorial Media Indonesia: Spirit Kurban untuk Keadilan Ekonomi

IDUL Adha menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Perayaan yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban itu hadir dengan pertanyaan; masihkah manusia rela berbagi dan ikhlas memberi tanpa menghitung untung rugi?

Kita diingatkan bahwa daging kurban yang dibagikan dari rumah ke rumah bukan sekadar distribusi pangan, melainkan juga pesan bahwa kebahagiaan tidak seharusnya dinikmati sendirian. Ada makna persaudaraan mendalam yang hidup dalam setiap pembagian.

Tentunya semangat kurban dalam Idul Adha tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan. Spirit berbagi dalam kurban harus bertransformasi menjadi distribusi keadilan ekonomi. Kekayaan jangan menumpuk pada sedikit tangan, sementara banyak orang hidup dalam kekurangan.

Membicarakan distribusi keadilan ekonomi berarti kita membahas bagaimana kemakmuran, pendapatan, kesempatan, dan sumber daya alam di Indonesia dibagi di antara warga negara. Ini tentang siapa saja yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi.

Distribusi keadilan ekonomi berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan hidup yang layak dan bermartabat. Hasil pembangunan haruslah merata mengingat di sudut-sudut lain masih ada rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang atau 8,25% dari total populasi. Kemiskinan bukan sekadar soal rendahnya pendapatan, melainkan juga ruang sunyi yang kerap luput di tengah hiruk pikuk pembangunan.

Penduduk yang berada di garis kemiskinan terisolasi dari peluang bukan lantaran malas, melainkan karena tidak tahu bahwa peluang itu ada. Karena itu, sebagai sesama anak bangsa, kita bisa ambil bagian. Anak-anak muda dengan gawai di tangan bisa menjembatani program pemerintah dengan membantu kelompok rentan mengakses beragam peluang dan informasi.
 

Langkah lain yang bisa ditempuh ialah dengan memberikan literasi keuangan dasar dan digitalisasi bagi pedagang kecil atau pekerja informal di sekitar. Tujuannya ialah agar mereka mampu mengelola arus kas dan terhindar dari jeratan rentenir atau pinjaman online ilegal.

Publik juga bisa membantu mengawal transparansi anggaran sehingga jumlah penduduk miskin bisa semakin turun. Caranya dengan memantau dan memastikan bahwa kebijakan redistribusi kekayaan, seperti APBD dan dana desa, benar-benar dialokasikan untuk pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada daya beli, kurban mesti menjadi simbol distribusi kekayaan yang lebih adil dan nyata.

Semangat Idul Adha juga harus menjiwai para pengelola negara karena negara memiliki peran sentral sebagai regulator dan redistributor kekayaan agar tidak menumpuk di sedikit orang saja.


Hewan kurban. Foto: Ilustrasi Media Indonesia

Cara yang bisa ditempuh ialah dengan disiplin menerapkan kebijakan fiskal. Negara mesti memastikan kelompok berpenghasilan patuh membayar pajak sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, bukan malah 'membantu' mengemplangnya. Pendapatan pajak inilah yang kemudian diputar kembali untuk membiayai fasilitas publik.

Lalu, ketika penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan gratis bagi kelompok rentan mengalami penyimpangan, kita ingatkan agar negara cepat memperbaikinya. Akses permodalan yang murah dan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil juga mesti digencarkan.

Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang membiarkan kekayaan berputar di lingkaran sempit dan itu-itu saja, melainkan bangsa yang memastikan harapan dapat tumbuh di setiap rumah, di setiap kampung, dan di hati setiap warganya.

Dari situlah Idul Adha akan menemukan maknanya yang paling dalam dan hakiki, yakni ketika semangat berbagi dan rasa peduli mampu menjelma menjadi keadilan, dan keadilan menghadirkan martabat bagi sesama anak bangsa.