AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Washington: Amerika Serikat (AS) pada Senin 24 Agustus menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, mencabut status yang telah berlaku selama beberapa dekade.

Status itu sponsor teroris itu juga disertai dengan pembatasan ekonomi berat, sekaligus menandai langkah lain dalam mencairnya hubungan antara kedua negara.

Kementerian Luar Negeri AS juga mencabut status al-Nusra Front—yang belakangan dikenal sebagai Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)—sebagai organisasi teroris global. Kementerian Keuangan mengumumkan pelonggaran sanksi yang menyertainya.

Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh HTS menggulingkan penguasa lama Suriah, Bashar al-Assad. Pada  Desember 2024, pemimpin kelompok tersebut, Ahmed al-Sharaa, kemudian mengambil alih jabatan presiden saat negara itu melakukan pembangunan kembali setelah lebih dari 13 tahun perang saudara.

"Langkah hari ini akan membantu mendorong investasi tambahan di Suriah guna meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 25 Agustus 2026.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut "sejalan dengan janji Presiden (Donald) Trump untuk memberikan pelonggaran sanksi bagi Suriah."

Namun, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencabutan pembatasan terhadap Suriah "tidak mengubah sikap Kementerian Keuangan terkait upaya memerangi terorisme global maupun komitmen kami untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertindak buruk di Suriah."

Hubungan mencair

HTS sebelumnya dikenal sebagai al-Nusra Front dan pernah menjadi cabang Al-Qaeda di Suriah. Kelompok ini memutuskan hubungan dengan kelompok jihadis tersebut pada 2016.

Amerika Serikat awalnya mengumumkan niatnya pada Juli untuk menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, sebuah langkah yang dipandang sebagai bentuk kepercayaan terhadap Sharaa.

Trump bertemu dengan presiden Suriah tersebut di sela-sela KTT NATO di Turki. Presiden Suriah itu adalah mantan jihadis yang berupaya menampilkan dirinya sebagai sosok pemersatu setelah jatuhnya keluarga Assad, yang sebelumnya memerintah dengan tangan besi selama setengah abad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa penghapusan dari daftar tersebut memberikan "jalan menuju kemakmuran" bagi rakyat Suriah. Langkah tersebut "menghilangkan hambatan utama terakhir bagi investasi sektor swasta di Suriah serta mendorong pemulihan ekonomi dan reintegrasi Suriah ke dalam ekonomi global," ujar Rubio dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat tinggi di Damaskus menyambut baik penghapusan dari daftar tersebut sebagai peluang besar bagi negara itu, yang kondisi ekonominya masih hancur akibat perang selama lebih dari satu dekadekonflik yang menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menewaskan lebih dari setengah juta jiwa.

Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shaibani menyebut langkah Washington menghapus nama Suriah dari daftar itu sebagai "tonggak sejarah" dan mengatakan hal tersebut mencerminkan "komitmen negara Suriah yang baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional".

“Menteri Keuangan Mohammed Barnieh menggambarkan langkah ini sebagai keberhasilan diplomasi Suriah,” menurut kantor berita resmi SANA.

“Langkah ini membuka pintu besar yang telah lama dinanti untuk memperkuat integrasi Suriah ke dalam sistem ekonomi dan keuangan global, menarik investasi serta teknologi modern, dan mendukung peluang pembangunan,” laporan Barnieh.

Kepala bank sentral Safwat Raslan menyambut positif perkembangan tersebut, seraya menambahkan bahwa lembaganya sedang "berupaya membangun sistem keuangan modern dan andal yang mampu berkembang mengikuti situasi serta memanfaatkan segala peluang yang ada".