Presiden Dorong Ekonomi Indonesia Kembali ke Amanat Pasal 33 UUD 1945

 

Pasal ini menjadi pedoman para pendiri Bangsa agar Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Dengan semangat ini, ekonomi Indonesia tumbuh lebih adil dan berpihak pada masyarakat luas. Negara hadir untuk melindungi masyarakat, memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan bersama. Serta menjaga agar kekayaan Bangsa menjadi kekuatan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

"Para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahril dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita," ujar Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, dilansir dari laman media sosial Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) @bakom.ri, Sabtu, 23 Mei 2026.

 

Presiden mengatakan, cetak biru itu dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya dijalankan sebagai bangsa.

 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azaz kekeluargaan Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

 

"Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme," tegas Presiden Prabowo.

 

Oleh karena itu, ekonomi Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

 

 

Menurut dia rakyat memiliki mimpi-mimpi sederhana yang sangat mendasar. Mereka ingin dapat hidup dengan layak, menikmati makan yang cukup setiap hari, serta mampu berobat ketika anggota keluarga sedang sakit.

 

Selain itu, rakyat juga bercita-cita memiliki tempat tinggal yang layak, menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat, serta mengharapkan orang tua mereka dapat bekerja dengan pendapatan yang memadai.

 

Presiden menegaskan bahwa semua itu adalah mimpi dan harapan sejati dari rakyat Indonesia. Setelah melakukan evaluasi dan mencermati berbagai angka serta besarnya kekayaan nasional, Presiden Prabowo mengaku semakin yakin bahwa menjalankan UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama.

 

"Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," ungkapnya.

 

Menurut Presiden, seluruh komponen bangsa tentu menginginkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkeyakinan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia.