Cegah Keracunan MBG, Guru Besar Usul Pihak Ketiga Sertifikasi SPPG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) berencana akan membentuk satuan khusus yang akan memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melaksanakan proses sertifikasi. Rencana tersebut sebagai upaya menindaklanjuti berbagai laporan dan kritik dari masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan kasus keracunan.

Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Raharjo menekankan, satuan pemantau yang berkompeten menjadi unsur penting sebagai penilai kelayakan operasional SPPG. Ia menyayangkan inisiatif satuan sertifikasi baru ditindak usai serangkaian komplain dan kasus keracunan muncul.

Ia menilai, proses tahapan sertifikasi seharusnya menjadi bagian dari prosedur yang harus sudah ada pada saat perencanaan pembangunan unit penyedia.

"Idealnya, jauh sebelum SPPG resmi beroperasi," ujar Sri mengutip laman resmi UGM, Minggu, 5 April 2026.

Sri menekankan peran krusial lembaga sertifikasi yang akan dibentuk sebaiknya harus independen dan teruji kompetensinya. Menurutnya, BGN tidak bisa membentuk sendiri lembaga tersebut.

"Jika ingin ada klasifikasi kelayakan SPPG, BGN tidak bisa membentuk satuan sendiri. Lembaga sertifikasinya harus dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh kepentingan apapun," ujar Sri,

Ia menjelaskan, lembaga sertifikasi yang ideal sebaiknya tidak terafiliasi oleh kepentingan mana pun. Sebaliknya lembaga tersebut wajib diisi oleh auditor yang telah dilatih dengan program baku, pelatihan, pengetahuan sesuai aspek yang diujikan, dan melalui uji kompetensi.


Ilustrasi SPPG.  Foto Metrotvnews.com

Pakar Teknologi Pangan tersebut menuturkan, inkompetensi satuan pemantau atau lembaga sertifikasi justru dapat menyebabkan pembengkakan anggaran dan potensi masalah baru yang dapat muncul.

"Sistem yang tidak siap akan menghasilkan hasil sertifikasi yang tidak layak, dan akan memperlambat operasional," jelasnya.