PBB Diterpa Krisis Finansial, Indonesia Sudah Penuhi Kewajiban Iuran

Jakarta: Pemerintah Indonesia memastikan telah memenuhi seluruh kewajiban kontribusi keuangan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai kondisi keuangan organisasi dunia tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Indonesia telah membayarkan iuran PBB secara penuh dan terus mendorong negara-negara anggota lainnya untuk melakukan hal serupa.

“Dari Indonesia dapat kami sampaikan bahwa kontribusi Indonesia kepada PBB telah dibayarkan secara penuh. Saat ini posisi Indonesia adalah mendorong negara-negara anggota lain untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka,” ujar Yvonne saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menjelaskan, isu situasi keuangan PBB saat ini memang menjadi pembahasan di internal organisasi, khususnya melalui Komite Kelima PBB yang menangani persoalan administrasi dan anggaran.

“Topik situasi keuangan ini dibahas di PBB, khususnya di Komite 5. Ada agenda tersendiri terkait hal tersebut,” jelasnya.

Yvonne menegaskan bahwa Indonesia secara aktif berkoordinasi melalui jalur kerja sama multilateral guna memastikan komitmen keuangan terhadap PBB tetap terjaga. Namun, ia tidak merinci besaran kontribusi yang telah dibayarkan Indonesia.

Terkait situasi keuangan PBB, Yvonne menjelaskan bahwa Sekjen Guterres telah menyampaikan surat kepada seluruh negara anggota sebagai bentuk imbauan agar negara-negara yang masih menunggak iuran dapat berkontribusi guna membantu memperbaiki kondisi keuangan organisasi.

"Suratnya cukup panjang untuk menghimbau negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi untuk bisa membantu situasi keuangan yang saat ini ada di PBB," kata Yvonne.

Surat tersebut dikirimkan kepada para duta besar negara anggota PBB pada 28 Januari lalu, yang memperingatkan bahwa organisasi dunia itu berada di ambang krisis keuangan serius akibat menumpuknya iuran yang belum dibayarkan oleh sejumlah negara, serta ketentuan anggaran yang mewajibkan pengembalian dana yang tidak terpakai.

Meski Guterres telah beberapa kali menyinggung tekanan likuiditas yang dihadapi PBB, surat ini disebut sebagai peringatan paling serius sejauh ini. Peringatan tersebut muncul di tengah melemahnya komitmen terhadap multilateralisme global, termasuk langkah Amerika Serikat yang menarik diri dari sejumlah kerja sama multilateral.