BNPB Dorong Pembangunan Gudang Logistik Dekat Kawasan Rawan Gempa

Ilustrasi bangunan rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi Magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026. Foto: BPBD Kabupaten Poso

BNPB Dorong Pembangunan Gudang Logistik Dekat Kawasan Rawan Gempa

Atalya Puspa • 15 July 2026 17:06

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pembangunan gudang logistik di dekat kawasan berisiko tinggi gempa bumi dan tsunami. Hal ini untuk mempercepat distribusi bantuan saat terjadi bencana alam. 

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto mengatakan konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan gudang regional dan gudang taktikal. Strategi itu diharapkan memangkas waktu distribusi logistik pada masa tanggap darurat.

"Nanti ada gudang-gudang regional atau balai besar regional yang melayani wilayah sekitarnya sehingga dapat memangkas lead time distribusi logistik pada saat penanganan respons bencana," kata Maryanto dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. 

Menurut dia, kebutuhan tersebut menjadi sangat mendesak. Mengingat, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak wilayah terpencil dan terisolasi membuat distribusi bantuan bencana sering menghadapi kendala.

BNPB juga telah membangun gudang taktikal di Agandugume, Papua Tengah, sebagai upaya memperkuat ketahanan logistik di daerah yang sulit dijangkau. Gudang tersebut awalnya dibangun untuk mendukung penanganan krisis pangan akibat kekeringan, sekaligus model penyimpanan logistik di wilayah rawan bencana.

Ilustras kerusakan rumah warga akibat gempabumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 16 Juni 2026. Dokumentasi/ BPBD Kabupaten Sigi

Maryanto mengungkapkan hingga 13 Juli 2026, tercatat 1.118 kejadian bencana di Indonesia. Meski lebih dari 99 persen merupakan bencana hidrometeorologi, bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami memiliki dampak lebih besar terhadap korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta aktivitas sosial ekonomi. 

Dia menambahkan sekitar 80 persen anggaran operasional penanganan bencana selama ini terserap untuk operasi logistik. Sehingga, logistik tidak boleh dipandang sebagai kebutuhan saat tanggap darurat, melainkan bagian dari upaya kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana.

"Logistik dan peralatan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan pada saat tanggap darurat, tetapi menjadi bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman bencana," ujar Maryanto. 


Selain membangun gudang di kawasan rawan bencana, BNPB mengembangkan sistem logistik berbasis digital untuk memetakan kapasitas sumber daya di setiap daerah. Sistem tersebut meliputi informasi ketersediaan gudang, peralatan, moda transportasi, kapasitas bandara, pelabuhan, jalan, hingga jembatan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi bencana. 

Maryanto menegaskan penguatan logistik harus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam wadah klaster logistik penanggulangan bencana. 

"Kesiapan logistik yang dibangun sejak fase prabencana akan menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan ketika gempa bumi maupun tsunami benar-benar terjadi," ujar Maryanto.

(Achmad Zulfikar Fazli)