Menjaga Kondusivitas Nasional Terkait Isu Harga BBM Dinilai Penting

Ilustrasi isi BBM. Foto: Dok. Media Indonesia (MI).

Menjaga Kondusivitas Nasional Terkait Isu Harga BBM Dinilai Penting

Fachri Audhia Hafiez • 9 April 2026 23:28

Jakarta: Kondisi fiskal Indonesia saat ini disebut dalam posisi aman untuk menyangga subsidi energi. Menanggapi isu kenaikan harga BBM, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
 


Dia juga menyoroti analisis elite politik agar menaikkan harga BBM bersubsidi. Misbakhun menegaskan bahwa arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang didasari perhitungan cermat. 

“Analisis yang disampaikan mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated. Bisa jadi ini terjadi karena akses terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN terbatas,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga inflasi tetap terkendali agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang di tengah situasi geopolitik global yang dinamis.

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ketahanan APBN masih mampu menanggung subsidi meskipun harga minyak dunia diasumsikan menyentuh angka USD 100 per barel. Kepastian ini menjadi landasan kuat agar tidak muncul kekhawatiran berlebih di tengah publik.

Langkah strategis ini sengaja diambil guna memastikan roda ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput tetap bergerak tanpa beban tambahan dari sektor energi.

Selain sektor energi, pemerintah juga melaporkan kesiapan di sektor pangan. Saat ini, persediaan beras di gudang Bulog mencapai 4,4 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah nasional, yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat," tutur Misbakhun.


Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: Metro TV/Rona Marina.

Ia pun mengajak seluruh tokoh bangsa dan elite politik untuk membangun narasi yang menyejukkan. Di tengah tensi global yang sulit diprediksi, persatuan nasional dan ketenangan sosial dinilai jauh lebih penting daripada melempar prediksi yang memicu kecemasan.

"Rakyat butuh ketenangan, bukan dipanasi dengan isu yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Sepantasnya kita merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik," ucap Misbakhun.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fachri Audhia Hafiez)