Trump Ubah Pendekatan, AS Mulai Berunding Langsung dengan Junta Myanmar

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintahan Myanmar yang didukung militer, menurut sejumlah pejabat AS dan pihak yang mengetahui pendekatan tersebut.

Langkah itu menandai perubahan kebijakan Washington setelah bertahun-tahun berupaya mengisolasi para jenderal Myanmar pascakudeta 2021.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset Michael Vance menjadi salah satu tokoh utama dalam pendekatan tersebut. 

Menurut tujuh pejabat aktif dan mantan pejabat serta pihak lain yang mengetahui perubahan kebijakan tersebut, pembicaraan awalnya berfokus pada upaya menutup pusat-pusat penipuan daring di Myanmar yang menargetkan warga Amerika Serikat.

Namun, keterlibatan tersebut berpotensi meluas ke isu lain, termasuk akses AS terhadap cadangan logam tanah jarang Myanmar.

Vance bertemu pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing di Naypyidaw pada 15 dan 16 September. 

“Pertemuan itu bertujuan mengupayakan pembebasan pengusaha AS Adam Castillo, sekaligus membuka peluang keterlibatan lebih luas antara kedua negara,” kata empat sumber yang mengetahui yang mengetahui pembicaraan tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi kontak tingkat tertinggi antara AS dan Myanmar sejak kudeta 2021.

Fokus Penipuan Daring

Salah satu fokus utama pendekatan AS adalah meminta Myanmar membantu menutup pusat-pusat penipuan yang beroperasi di wilayahnya.

Pusat tersebut menjalankan berbagai jenis penipuan, termasuk penipuan romantis, yang disebut telah merugikan warga AS hingga miliaran dolar. Dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan FBI telah melakukan kontak langsung dengan otoritas Myanmar terkait penipuan siber.

Namun, para peneliti mengatakan banyak operasi penipuan dijalankan dari wilayah yang dikuasai milisi. Sebagian hasilnya disebut mengalir kepada militer Myanmar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam memberantas kegiatan tersebut.

Pejabat AS juga membahas akses terhadap cadangan besar logam tanah jarang berat Myanmar yang digunakan dalam kendaraan listrik dan turbin angin.

Namun, sebagian besar cadangan tersebut berada di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata etnis yang memerangi pemerintahan militer Myanmar. Tiongkok, yang saat ini menjadi importir utama, juga berpotensi melihat keterlibatan AS sebagai tantangan.

Meski demikian, di tengah upaya Washington mendiversifikasi rantai pasok agar tidak bergantung pada Tiongkok, cadangan Myanmar tetap menjadi salah satu topik dalam pembicaraan antara kedua pihak.

Perubahan Kebijakan AS

Min Aung Hlaing masih berada di bawah sanksi AS terkait pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran ratusan ribu warga Rohingya pada 2016–2017 yang oleh Washington dinyatakan sebagai genosida.

Kurang dari dua pekan setelah kunjungan Vance, militer Myanmar melakukan serangan udara terhadap sebuah pasar yang ramai di Negara Bagian Rakhine. Pejabat HAM PBB mengatakan serangan tersebut menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Washington berkomunikasi dengan seluruh kelompok di Myanmar mengenai isu-isu yang berdampak pada kepentingan AS, sekaligus menyampaikan tuntutan agar kekerasan dihentikan dan tahanan politik dibebaskan.

“Kita tidak menyelesaikan masalah dengan mengabaikannya. Kita menyelesaikan masalah dengan menghadapinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tommy Pigott.

Setelah kudeta 2021, pemerintahan Presiden Joe Biden membekukan aset Myanmar di Federal Reserve Bank of New York serta menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat militer dan perusahaan yang terkait dengan militer.

Pada 2022, Kongres AS mengesahkan dukungan nonmematikan bagi kelompok oposisi, termasuk pendanaan untuk sistem peringatan dini serangan udara dan insentif bagi personel militer Myanmar untuk membelot.

Namun, sebagian besar program tersebut dipangkas dalam reformasi bantuan luar negeri pemerintahan Trump tahun lalu.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Gregory Meeks mengkritik perubahan kebijakan tersebut dan menilai langkah itu bertentangan dengan kepentingan serta nilai-nilai AS.

Sementara itu, pemerintahan Myanmar yang terbentuk setelah pemilu yang dikritik kelompok hak asasi manusia sebagai tidak kredibel telah menggunakan jasa pelobi untuk memperjuangkan kepentingannya di Washington.