Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,38 Juta

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah (ANTARA/HO-Pemprov Sumbar)

Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,38 Juta

Whisnu Mardiansyah • 22 November 2026 14:00

Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258. Nilai tersebut naik 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp3.182.955.

"Penetapan UMP mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kebutuhan pekerja, dan keberlangsungan usaha agar daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah di Padang, seperti dilansir Antara, Minggu, 22 November 2026.

Ketetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-698-2026 yang telah ditandatangani Mahyeldi. UMP Sumbar 2027 mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Mahyeldi menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjamin pekerja mendapatkan penghasilan yang layak tanpa mengabaikan kemampuan pelaku usaha. Pemerintah juga berupaya menjaga iklim investasi agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap berkembang.

"Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh," ujarnya.
 


Ia menilai kebijakan pengupahan perlu disusun dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Karena itu, proses penetapan melibatkan unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus mendorong hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Firdaus Firman menjelaskan, besaran UMP 2027 ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatra Barat.

Forum tersebut melibatkan perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan akademisi. Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan turut memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.


Ilustrasi upah. Foto: Medcom.id.


"Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha," kata dia.

Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258. Besaran tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP Sumbar pada tahun yang sama.

Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan tersebut dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

(Whisnu M)