Pemerintah Bahas Penanganan 13 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Jakarta: Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemsayarakatan menggelar rapat koordinasi membahas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut.

"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas masalah pelanggaran terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam sejarah negara kita ini dari tahun 1965 sampai dengan sekarang ini," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dilihat dari tayangan Metro TV, Senin, 9 November 2026.

Rapat dihadiri Kemenko Polkam, yakni Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Komnas HAM, hingga Kejaksaan Agung. Yusril mengatakan dari 17 kasus diduga pelanggaran HAM berat, baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan, di antaranya peristiwa Timor-Timur, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa Abe Pura.

"Sudah dilakukan penuntutan ke pengadilan HAM dan semuanya dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," ungkap Yusril. 

Ilustrasi tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Foto: Dok MI

Sedangkan, 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejasaan Agung. Yusril menyebut penanganan 13 kasus ini dikembalikan bolak-balik sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya.

Yusril mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pihaknya mencari sebab kenapa kasus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemenko Imipas menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang pihak-pihak terkait.

"Kami menemukan masalah dari pertemuan tadi, bahwa ternyata memang ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu yang harus dipenuhi dan diselesaikan," ungkap Yusril.