Penguatan Sektor Kelautan Dinilai Buka Peluang bagi Masyarakat Pesisir

Jakarta: Laut dan perikanan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendukung perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai perhatian terhadap sektor maritim dalam agenda pembangunan nasional dapat membuka ruang bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Adi menyampaikan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya maritim yang besar, sementara pembangunan selama ini dinilai masih lebih banyak bertumpu pada sektor daratan.

"Kita ini negara kepulauan, lautnya luas, sumber daya maritimnya luar biasa. Tetapi harus diakui, orientasi pembangunan kita selama ini masih lebih banyak melihat daratan. Padahal, kalau bicara kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, sektor maritim tidak bisa terus-menerus menjadi sektor pelengkap," kata Adi dalam keterangan dikutip, Senin, 2 November 2026.

Ia menilai, penguatan sektor kelautan dan perikanan dapat membantu mendorong kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, serta membuka kesempatan usaha bagi masyarakat pesisir. Adi juga melihat adanya dorongan untuk menempatkan laut sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

"Laut bukan sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi salah satu halaman depan pembangunan nasional," jelas Adi.


Ilustrasi nelayan melaut menggunakan perahu tradisional. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.

Menurut Adi, arah tersebut antara lain tercermin dalam sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura, budidaya perikanan tematik, budidaya udang terintegrasi, dan modernisasi kapal perikanan.

Program-program itu, menurutnya, berpotensi menghubungkan agenda pembangunan dengan kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai KKP memiliki peran strategis dalam menerjemahkan arah kebijakan pemerintah ke dalam program yang dapat dijalankan.

Namun, Adi mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan maritim tidak cukup dilihat dari jumlah program atau infrastruktur yang dibangun. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir, menurut dia, perlu menjadi ukuran utama.

“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak infrastruktur dibangun atau program diluncurkan. Ukurannya adalah apakah pendapatan nelayan meningkat, kesempatan ekonomi terbuka, dan masyarakat pesisir semakin sejahtera,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan, keterbukaan informasi mengenai capaian program, serta dampak nyata bagi masyarakat pesisir perlu mendapat perhatian. Jika dijalankan secara berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan dinilai berpotensi menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia.