Integrasi Data Bansos, Penyaluran Salah Sasaran Berkurang di Bawah 10%

Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) dapat menurunkan tingkat bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen.

“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi dalam rangka government technology itu telah menemukan berbagai banyak masalah di pemerintahan ini yang kami perbaiki. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dan sekarang dengan perbaikan ini, kami melihat less than 10 persen,” kata Luhut dalam Reuni Akbar Institut Teknologi Del (IT Del) di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu, 5 September 2026.

Luhut mengatakan integrasi data pemerintah kini terus dilakukan sehingga data dari berbagai kementerian dan lembaga dapat saling terhubung dan mulai dianalisis menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Peluncuran sistem pada Oktober 2026

Ia menyebut perkembangan GovTech saat ini telah mencapai hampir 80 persen. Ia juga menargetkan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sistem tersebut pada Oktober 2026.

Luhut mengatakan bahwa pada akhir 2026 seluruh data pemerintah akan berbasis ID sehingga Indonesia akan memiliki digital single ID yang dinilai akan memberikan dampak besar bagi negara.

Menurut Luhut, penerapan GovTech secara menyeluruh juga berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan menutup berbagai celah kebocoran dan membangun ekosistem yang lebih transparan.

“Kami menghitung dengan government technology tadi, kita akan bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, akan menutup kebocoran di sana-sini dan kita membuat satu ekosistem di mana orang dipaksa transparan, dipaksa untuk lebih efisien, dan dipaksa untuk tidak korupsi,” katanya.

Luhut menilai transformasi digital pemerintahan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Ia mengatakan pemerintah akan terus mengembangkan GovTech secara bertahap dan menurutnya Presiden telah memberikan instruksi agar integrasi tersebut terus dilanjutkan.