Keterlibatan 3 Perusahaan terkait Karhutla di Jambi Masih Diselidiki

Jambi: Kementerian Kehutanan dan aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pelanggaran hukum tiga perusahaan di Jambi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Nama perusahaan yang melanggar hukum segera diumumkan ke publik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diumumkan ketiga perusahaan yang melanggar hukum terkait karhutla di Jambi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jambi, dilansir dari Antara, Rabu, 2 September 2026.

Raja Juli menegaskan bakal menegakkan hukum terhadap pelaku karhutla perorangan maupun korporasi. Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum masih mendalami bukti dan unsur pelanggaran yang diduga dilakukan ketiga perusahaan tersebut.

Raja Juli menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi tindakan pihak-pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Selain sanksi pidana, perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Penanganan karhutla di Jambi menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat karena kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.

Petugas melakukan upaya pemadaman lahan di wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pada Minggu (30/8). Sumber: BPBD Kabupaten Bulungan

Hal ini disampaikan Raja Juli usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas Karhutla Jambi di VIP Bandara Sultan Thaha Jambi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah penanganan dan kesiapan Satgas Karhutla Jambi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Raja Juli meminta Satgas Karhutla Jambi tetap bekerja maksimal meskipun kondisi karhutla di wilayah tersebut tidak sebesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

“Namun demikian Jambi harus tetap waspada karena puncak musim kemaraunya pada September ini,” kata Raja Juli.