Potensi Perbatasan Tou Lumbis Mulai Dipetakan untuk Masa Depan Warga

Nunukan: Harapan akan kehidupan yang lebih baik terus tumbuh di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Di Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan kembali didorong melalui percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Rabu, 6 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah perbatasan, mulai dari potensi ekonomi hingga kebutuhan layanan dasar yang masih perlu diperkuat.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Edfrie R. Maith, menegaskan pengukuran IPKP bukan hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Maith dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 7 Mei 2026.

Tou Lumbis dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari rumput laut, kelapa sawit, blue safir, hingga ubi kayu. Namun selama ini, sebagian besar hasil produksi masyarakat masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum maksimal.

Karena itu, BNPP RI mendorong pengembangan hilirisasi agar komoditas lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti rumput laut olahan maupun tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.


BNNP RI melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas percepatan Pengukuran IPKP di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dokumentasi/ BNNP RI.

"Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor," jelas Maith.

Selain penguatan ekonomi, perhatian juga diberikan terhadap ketergantungan masyarakat pada produk dari Sabah, Malaysia, untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Di sisi lain, masih adanya peredaran barang ilegal turut menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

BNPP RI juga menyoroti persoalan keamanan kawasan perbatasan, termasuk aktivitas lintas batas ilegal dan pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi. Keterbatasan sarana pengawasan seperti kapal patroli dan fasilitas keimigrasian juga menjadi perhatian.

"Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal," ungkapnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kebutuhan layanan dasar masyarakat juga masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur jalan dan dermaga. Kondisi wilayah yang rawan banjir dan longsor turut membutuhkan perhatian khusus agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih aman dan nyaman.


BNNP RI melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas percepatan Pengukuran IPKP di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dokumentasi/ BNNP RI.

Sebagai tindak lanjut, BNPP RI telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan tenaga kesehatan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan.

Sementara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik langkah yang dilakukan BNPP RI tersebut.

"Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan," ungkap Robby dalam keterangan saat pertemuan bersama BNPP RI di PLBN Labang.

Dari kawasan perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia ini, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang menghadirkan harapan, memperkuat kesejahteraan, dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.