Para Pemimpin ASEAN Rumuskan Strategi Ketahanan Energi di KTT Cebu

Cebu: Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang tengah melangsungkan pertemuan puncak pada Jumat, 8 Mei 2026, diharapkan dapat merumuskan langkah terkoordinasi dalam merespons dampak krisis Timur Tengah. 

Upaya ini bertujuan krusial untuk menekan guncangan energi yang mulai memukul perekonomian negara-negara kawasan yang selama ini sangat bergantung pada impor minyak.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 yang digelar di Cebu, Filipina, para kepala negara didesak untuk menyepakati strategi yang harmonis demi memastikan keamanan energi dan pangan. Kawasan ini dinilai sangat rentan terhadap dampak blokade yang telah berlangsung selama hampir 70 hari di jalur perdagangan strategis dunia, Selat Hormuz.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dalam pidato pembukaannya selaku Ketua ASEAN, menegaskan bahwa blok ini bersatu untuk menunjukkan kemampuannya merespons krisis dengan tekad bulat, namun tetap harus bergerak gesit.

"Kita harus memastikan keamanan dan ketahanan energi regional," tegas Presiden Marcos.

"Di tengah volatilitas yang tinggi, ASEAN harus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapan, serta menerapkan langkah-langkah kolektif yang praktis untuk menjaga pasokan energi yang stabil dan meningkatkan interkonektivitas," tambah Presiden Marcos.

Sehari sebelumnya, para menteri ekonomi ASEAN yang juga bertemu di Cebu pada hari Kamis menyatakan telah mengidentifikasi berbagai langkah respons praktis dan konkret untuk menjaga rantai pasok energi dan pangan. 

Upaya tersebut mencakup diversifikasi negara pemasok dan rute pelayaran, serta pengembangan protokol komunikasi krisis. Meski demikian, proposal tersebut dinilai masih kurang merinci detail implementasi.

Kawasan dengan populasi hampir 700 juta jiwa dan total nilai ekonomi gabungan mencapai USD3,8 triliun ini menghadapi risiko yang sangat nyata akibat imbas perang Iran. 

Menyikapi hal tersebut, Filipina yang menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menetapkan status keadaan darurat energi dan terus mendorong disahkannya perjanjian kerangka kerja pembagian minyak ASEAN yang bersifat sukarela dan berbasis komersial, sebagaimana dikutip dari laporan AsiaOne, Jumat, 8 Mei 2026.

Namun, koordinasi lintas negara tersebut diakui masih menjadi tantangan besar. Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, integrasi kebijakan di ASEAN acapkali berjalan lambat karena lebarnya jurang perbedaan di antara 11 negara anggotanya, serta ketiadaan otoritas sentral yang dapat memaksa kepatuhan terhadap sebuah inisiatif bersama.

Dalam agenda pertemuan tertutup pada hari Jumat ini, para pemimpin ASEAN diperkirakan akan mengeluarkan desakan resmi penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi antara AS dan Iran. Mereka juga menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur nadi yang sebelumnya dilalui sekitar 130 kapal per hari dan menopang seperlima dari total pasokan minyak dan gas global.
 
Draf pernyataan juga menyebutkan bahwa para pemimpin akan mendesak negara anggota untuk segera menyelesaikan proses regulasi domestik agar pakta berbagi bahan bakar bisa diberlakukan sedini mungkin.

Di luar isu Timur Tengah, KTT ini juga berhasil mencatatkan kemajuan di bidang perdamaian kawasan. Presiden Marcos menginisiasi pertemuan antara pemimpin Thailand dan Kamboja di tengah status gencatan senjata yang rapuh. Mediasi ini sukses menghasilkan kesepakatan dimulainya kembali dialog usai dua putaran konflik perbatasan berdarah yang terjadi pada tahun lalu.

Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN juga sepakat untuk menggelar pertemuan virtual dengan perwakilan Myanmar. Negara yang dilanda perang saudara pascakudeta militer 2021 tersebut diketahui sangat berhasrat untuk menormalisasi hubungan dengan ASEAN. 

Pemerintahan sipil baru Myanmar kini dipimpin oleh mantan kepala junta, Min Aung Hlaing, yang baru-baru ini menduduki kursi presiden usai memenangi pemilihan sepihak melalui partai pro-militer.