Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Badung, Made Suardita. Foto: Metrotvnews.com/Vania Liu.
Kabupaten Badung Raih National Governance Award 2026, Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja
Vania Liu • 24 April 2026 22:30
Jakarta: Kabupaten Badung mendapatkan penghargaan dengan kategori Top Regency in Global Tourism Infrastructure dalam National Governance Award 2026. Penerima penghargaan diwakili oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Badung, Made Suardita.
“Kami menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dalam ajang National Governance Award yang diselenggarakan oleh Metro TV,” ujar Suardita di Jakarta, Jumat 24 April 2026.
Lebih lanjut, Suardita menyebut, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan kinerja, Khususnya dalam pembangunan daerah.
Ke depan, pihaknya akan memfokuskan pengembangan infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Perwakilan Kabupaten Badung meraih penghargaan National Governance Award 2026 yang diselenggarakan Metro TV. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.
Baca Juga :

Perwakilan Kabupaten Badung meraih penghargaan National Governance Award 2026 yang diselenggarakan Metro TV. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.
Menaruh perhatian pada program pengelolaan sampah
Selain itu, pihaknya juga akan menaruh perhatian serius pada program pengelolaan sampah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor wisata yang menjadi andalan daerah.
Komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi dan pelayanan publik kembali mendapatkan apresiasi dalam ajang bergengsi National Governance Awards 2026. Acara yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Jumat, 24 April 2025 malam ini menjadi panggung bagi para kepala daerah yang berhasil menghadirkan terobosan berdampak nyata bagi masyarakat.
Gelaran ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah. Momentum ini sekaligus menjadi ajang refleksi terhadap perjalanan desentralisasi di Indonesia, guna memastikan kepemimpinan di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten tetap berjalan pada jalur transparansi dan keberlanjutan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com