Indonesia Kecam Penolakan Sepihak Israel terhadap Roadmap Perdamaian Gaza

Jakarta: Indonesia mengecam penolakan sepihak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap roadmap 15 poin untuk Gaza yang disusun Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Penolakan tersebut dinilai dapat menggagalkan upaya kolektif untuk mengimplementasikan roadmap Comprehensive Plan guna mengakhiri perang di Gaza serta menciptakan stabilitas bagi Palestina dan negara-negara di kawasan.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pemerintah Indonesia memandang roadmap implementasi Comprehensive Plan sebagai upaya kolektif yang ekstensif dan didukung banyak pihak.

"Kita menolak adanya secara sepihak penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut," kata Nabyl dalam press briefing di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Nabyl, roadmap tersebut disusun sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakhiri perang serta menciptakan stabilitas bagi bangsa Palestina dan negara-negara di kawasan.

Karena itu, Indonesia menekankan pentingnya seluruh pihak kembali pada prinsip kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan serta memastikan roadmap tersebut diimplementasikan secara penuh.

"Kita juga menegaskan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan urgensi implementasi penuh dari Comprehensive Plan roadmap tersebut," ujarnya.

Dalam penolakan tersebut, Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti. 

Sikap tersebut bertentangan dengan mekanisme dalam roadmap yang mengaitkan pelucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

"Israel menolak dokumen 15 poin yang dipublikasikan oleh Board of Peace Gaza," kata Netanyahu dalam pernyataan video setelah dimulainya rapat kabinet, seperti dikutip harian Yedioth Ahronoth, Minggu, 9 Agustus 2026.

"Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti. Pelucutan itu harus mencakup senjata berat maupun senjata yang lebih ringan. Kami menginginkan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata semu," lanjutnya.

Penolakan itu muncul setelah BoP pada 31 Juli lalu merilis rancangan kesepakatan yang memuat prinsip-prinsip serta mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya dari rencana Gaza yang diusulkan Trump.

Dokumen tersebut mencakup pengaturan keamanan, administrasi, dan masa transisi di Jalur Gaza, serta mengusulkan jalur politik untuk penyelesaian konflik.