Dewan Islam Jerman Kritik Usulan AfD yang Larang Hijab Anak di Bawah 14 Tahun

Berlin: Ketua Dewan Islam Jerman, Burhan Kesici, mengkritik tuntutan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) untuk melarang penggunaan hijab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun.

Kesici menilai usulan tersebut berpotensi mengecualikan umat Muslim dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi Jerman.

Mengutip Anadolu, Rabu, 26 Agustus 2026, Kesici mengatakan perdebatan mengenai larangan hijab juga tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Jerman menjelang pemilihan umum negara bagian.

Menurutnya, menjadikan umat Muslim sebagai sasaran dalam perdebatan politik berisiko memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

"Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi," ujar Kesici.

AfD Ajukan Larangan Hijab

Fraksi AfD di Bundestag sebelumnya mengajukan proposal untuk melarang penggunaan hijab bagi anak perempuan berusia di bawah 14 tahun di sekolah negeri.

Proposal tersebut pertama kali dibahas dalam sidang Bundestag pada 16 April 2026.

AfD berpendapat larangan tersebut diperlukan untuk melindungi anak perempuan dari tekanan, penindasan, dan perundungan, sekaligus menjamin kebebasan perkembangan mereka.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip situs Bundestag, AfD menyebut larangan hijab di lembaga pendidikan prasekolah dan sekolah sebagai bentuk penegasan bahwa budaya dominan Jerman menjadi dasar kehidupan bersama di negara tersebut.

Usulan tersebut kemudian mendapat kritik dari pihak yang menilai kebijakan itu berpotensi membatasi kebebasan beragama dan secara khusus menyasar komunitas Muslim.

Dukungan terhadap AfD Menguat

Perdebatan mengenai larangan hijab berlangsung ketika dukungan terhadap AfD menunjukkan tren kuat dalam politik Jerman.

Survei ARD-DeutschlandTrend pada Agustus 2026 mencatat dukungan terhadap AfD mencapai 28 persen, unggul dari CDU/CSU yang memperoleh 21 persen.

Posisi tersebut menempatkan AfD sebagai salah satu kekuatan politik utama Jerman dan membuat isu mengenai imigrasi, integrasi, serta identitas budaya semakin menonjol dalam perdebatan politik nasional. (Razaqa Hariz)

Baca juga:  7 Negara Mayoritas Muslim Ini Melarang Hijab, Apa Alasannya?