Peternakan Sapi Perah Rakyat Diusulkan Masuk Prioritas Program Swasembada Pangan

Jakarta: Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Ketua DPN Teguh Boediyana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara (HSN) diperingati sejak ditetapkan pada 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN pada 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

"Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ucap Teguh dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 1 Juni 2026.

Produksi susu segar dalam negeri, lanjut Teguh, masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional. Sementara populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan sapi perah rakyat masih sekitar dua hingga empat ekor.

"Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan," kata dia.

Pemerintah, tambah Teguh, segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Selain itu, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi.
 

Baca juga: Lampung Berpeluang Jadi Lumbung Sapi Berbobot Jumbo

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Dorong kesejahteraan peternak sapi perah

Menurut Teguh, sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak.

"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera," ujar dia.

Dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar, menurut dia hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Sementara itu dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.