Streaming 
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha. Foto: ist.
Kampung Nelayan dan Teknologi Maritim Jadi Pilar Ketahanan Pangan Nasional
Ade Hapsari Lestarini • 12 January 2026 10:09
Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo, kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan, menjadi arah utama kebijakan nasional.
Di tengah fokus penguatan pangan darat, sektor perikanan laut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain sebagai sumber protein nasional, laut juga merupakan jalur vital perdagangan dan distribusi logistik Indonesia.
Membangun kemandirian pangan
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan visi Presiden Prabowo Subianto membangun kemandirian pangan nasional harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama, khususnya melalui penguatan kampung nelayan sebagaimana mandat Astacita.
"Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Kampung nelayan harus menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis laut," ujar Prof. Achmad Tjachja, dalam keterangannya, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menilai, pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan pendekatan fisik, tetapi harus ditopang oleh pengadaan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih giat dan progresif dalam menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir, mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.
"Peran KKP sangat krusial. Pengadaan teknologi maritim harus benar-benar menjangkau kampung nelayan agar nelayan kecil mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan nilai tambah hasil tangkapan," jelas dia.
Menurut dia, pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan merupakan kunci utama modernisasi sektor perikanan laut.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memaksimalkan peran Pushidrosal TNI AL dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
"Data oseanografi bukan hanya untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, perencanaan wilayah tangkap, dan adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut," kata Ketua Umum KASAI ini.
Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menegaskan laut merupakan urat nadi utama logistik dan perdagangan Indonesia.
Di sektor perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, sepanjang 2024 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar USD3,7 miliar, dengan impor sekitar USD300 juta, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari USD3 miliar.
Capaian ini menunjukkan penguatan sektor perikanan laut sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Berdasarkan data BPS dan KKP, jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 juta-3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan, yang didominasi kapal skala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan.
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan
Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Ia menilai, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
"Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan," tegas dia.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, menandakan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi.
Meski demikian, Prof. Achmad Tjachja menilai peningkatan kesejahteraan nelayan harus terus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.
Menurut dia, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset dan inovasi, hingga optimalisasi data oseanografi.
Dengan dukungan data resmi pemerintah, penguatan kampung nelayan dalam kerangka Astacita, peran aktif KKP dalam pengadaan teknologi maritim, dorongan terhadap inovasi riset, serta pemanfaatan oseanografi secara maksimal, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
"Jika laut dikelola dengan baik, teknologi dimanfaatkan secara tepat, riset diperkuat, dan nelayan benar-benar disejahterakan, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan dan berdaulat maritim akan terwujud nyata," kata Prof. Achmad Tjachja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com