Cegah Kecurangan, BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menggagas pembuatan lokapasar atau marketplace bahan baku makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini untuk mencegah adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbuat curang.

"Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, dilansir dari Antara, Kamis, 17 September 2026. 

Selain untuk mencegah kecurangan, sistem tersebut untuk memastikan keamanan serta mutu bahan baku yang akan diolah, khususnya pada tujuh komoditas prioritas. Di antaranya yaitu beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu.

"Kenapa ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau penanganannya enggak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak bisa kita capai," kata Sudaryono.

Ia mencontohkan, penanganan ayam potong membutuhkan standar pengiriman yang seragam dari setiap distributor. Pemahaman antarpenyedia bahan sering kali berbeda dalam mendefinisikan standar kesegaran daging.

Menurut Sudaryono, ada distributor yang mengartikan segar sebagai daging yang baru disembelih. Sementara itu, penyedia lain menganggap segar berarti bahan dikirim dalam kondisi dingin.

Selain itu, dalam pembelian beras, Sudaryono melarang adanya penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP sebagai bahan baku MBG.


Dapur MBG. Foto: dok. BGN. 

Sistem pengadaan ini mengadaptasi konsep Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mekanisme tersebut terbukti efektif dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BGN juga akan menerapkan seleksi ketat berupa status penjual terverifikasi (verified seller) bagi para pemasok. Penjual yang masuk dalam sistem harus mengantongi rekomendasi resmi dari asosiasi terkait.

"Jadi kami mengadopsi sesuatu yang memang sudah berjalan dan nanti ada zonasi. Orang itu termasuk asosiasi petelur, asosiasi ayam, dan lain-lain sebagainya itu sudah kami undang dan responsnya positif," kata Sudaryono.