Warga berjalan melewati BisKita Transpakuan Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Trans Pakuan Bogor Bakal Beroperasi Tanpa Subsidi, Ini Perkiraan Tarifnya
Silvana Febiari • 8 July 2026 23:28
Kota Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, memperkirakan tarif layanan Trans Pakuan dengan skema operasional mandiri (nonsubsidi) berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per perjalanan. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan menjelang pengoperasian dua koridor Trans Pakuan nonsubsidi.
"Kita bahas kira-kira willingness to pay-nya atau tarifnya berapa. Tarifnya masih terjangkau, kurang lebih antara Rp6.000 sampai Rp7.000," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dilansir dari Antara, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurut dia, dua koridor Trans Pakuan direncanakan beroperasi secara mandiri tanpa subsidi pemerintah. Sedangkan empat koridor lainnya tetap mendapat subsidi dengan tarif sekitar Rp4.000 per perjalanan.
Baca Juga :
Pemkab Bogor Tata Ulang Rest Area Gunung Mas
Dedie menjelaskan kebutuhan armada untuk melayani enam koridor Trans Pakuan mencapai 68 unit bus. Saat ini, Pemkot Bogor baru memiliki 49 unit sehingga masih membutuhkan 19 bus tambahan.
Ia mengatakan pengadaan armada tambahan sedang dimatangkan, termasuk melalui proses lelang. Langkah ini dilakukan agar operasional layanan tetap berjalan tanpa jeda pada awal 2027.
"Saya minta tidak ada jeda. Kalau memungkinkan lelang dilakukan di akhir tahun sehingga per 1 Januari bus tetap bisa beroperasi," ujarnya.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan
Selain itu, Pemkot Bogor menargetkan uji coba operasional Koridor 3 dan Koridor 4 dimulai tahun ini. Kedua koridor tersebut akan dioperasikan secara penuh pada awal 2027 setelah dukungan anggaran tersedia.
Menurut Dedie, pengembangan layanan Trans Pakuan dilakukan bersamaan dengan penataan angkutan kota. Angkutan kota tersebut nantinya berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) menuju enam koridor bus.
Ia berharap integrasi tersebut mampu menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih tertata. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung pengurangan jumlah angkutan kota berusia di atas 20 tahun sesuai kebijakan Pemkot Bogor.