Anggaran Jakarta 2025 Diusulkan Rp91 Triliun

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jakarta, menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Usulan APBD mencapai Rp91,1 triliun.

“Konsultasi antara komisi dengan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan),” kata Wakil Ketua Banggar DPRD Jakarta Ima Mahdiah, saat rapat, Rabu, 23 Oktober 2024.

Usulan APBD terdiri atas Rancangan Awal Rp84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja atas Penambahan Pendapatan Transfer Rp6,8 triliun. Sedangkan Pendapatan Daerah Rp74,87 triliun, Belanja Daerah Rp75,51 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,45 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp8,81 triliun.

Ima mengatakan Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.  Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025, seperti pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun.
 

Baca: Bahas Alat Kelengkapan Dewan, DPRD Jakarta Gelar Rapat Tertutup

Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Terlebih sudah disepakati eksekutif dan legislatif. Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah. 

“Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan,” ungkap Ima.

Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.

“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” tutur Ima.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tema pembangunan tahun 2025 yakni ‘Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan’.

Terdapat empat prioritas pembangunan, terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Dalam arahan kebijakan prioritas nasional dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta,” pungkas Michael.