Kolaborasi 'INKLUSI' Indonesia-Australia Dorong Pemberdayaan Perempuan di Kupang

Kolaborasi INKLUSI antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat membantu perempuan dan kelompok marginal di berbagai wilayah di Tanah Air. (Medcom.id/Harianty)

Kolaborasi 'INKLUSI' Indonesia-Australia Dorong Pemberdayaan Perempuan di Kupang

Harianty • 29 June 2024 10:55

Kupang: Kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tanah Merah, Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) cukup tinggi, namun tingkat penyelesaian kasusnya relatif minim karena banyak korban yang tak berani melapor. Melalui kolaborasi INKLUSI, Indonesia dan Australia berusaha mengatasi masalah tersebut.

Kedua negara mendukung kehadiran Sekolah Perempuan agar para perempuan di wilayah tersebut bisa mendapat keadilan.

"Kita akan melihat persoalannya secara garis besar, semisal soal kekerasan terhadap perempuan. Di Tanah Merah, di dusun mana yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, lalu kami identifitasi akar masalahnya, dan kenapa itu bisa terjadi?" ungkap Heny, Kepala Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Desa Tanah Merah, saat menerima kunjungan media pada Rabu, 26 Juni 2024.

Dari sisi kultural, di Tanah Merah memiliki budaya "tidak boleh bersuara," sehingga kasus kekerasan tidak bisa dilaporkan begitu saja. Tidak hanya itu, lanjut Heny, kuatnya budaya menjadikan korban tak berani melapor.

"Begitu juga dengan kasus perkawinan anak. Di Desa Tanah Merah, rata-rata pendidikan warga adalah SD. Mereka belum paham perkawinan anak itu seperti apa, pada umur berapa dia sudah dewasa dan bisa dikawinkan. Nah, ini menjadi dasar perencanaan pembangunan desa," ujar Heny.

Selain itu, ada juga masalah ketidakadilan di kalangan kaum disabilitas. "Kami door-to-door ke setiap rumah, menemukan disabilitas yang disembunyikan keluarga. Mereka tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bicara, bahkan ada yang dikurung. Tidak pernah orang tahu bahwa di rumah itu ada kaum disabilitas," kata Heny.

Hal-hal inilah yang menjadi dasar pendirian Sekolah Perempuan di desa Tanah Merah. Sekolah ini dibentuk lewat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait isu-isu perempuan kepada masyarakat. 

Sekolah Perempuan adalah wadah belajar yang menjembatani kepentingan antar berbagai kelompok dengan pemerintah. Sekolah ini juga menjadi wadah dialog mengenai masalah perempuan, untuk membicarakan program apa saja yang menyasar kepentingan perempuan. Sekolah ini didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) lewati kolaborasi INKLUSI dengan Indonesia. Sekolah Perempuan di Desa Tanah Merah telah memiliki 287 anggota.

Selain Sekolah Perempuan, turut hadir juga "Pos Pengaduan" untuk mendukung kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencari perlindungan dari kekerasan, akses terhadap dokumen identitas hukum, pembangunan desa inklusif, dan dukungan mata pencaharian.

Selama kunjungan, awak media diajak mengenal alur pengaduan masyarakat di Pos Pengaduan Desa Tanah Merah serta simulasi pembelajaran Sekolah Perempuan. Data layanan Pos Pengaduan pada periode April 2023-Mei 2024 menunjukkan total 555 aduan. Masalah administrasi menjadi isu utama, terutama seputar kartu identitas dan akta kelahiran.

Selama Maret 2022-Maret 2023, pos telah menerima 2476 aduan, dengan tiga aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dua kasus telah selesai diproses pihak kepolisian, dan satu lainnya sudah pada putusan perceraian di pengadilan negeri. 

"Jadi kalau di pos pengaduan, saat menerima aduan, kita langsung kerjakan, dan kita sudah ada kerja sama di dukcapil. Saat sudah lengkap persyaratan, sudah diverifikasi, sudah divalidasi di desa, dua atau tiga hari kemudian warga sudah bisa ambil hasilnya, tidak perlu antre panjang, tidak perlu biaya transportasi," jelas Heny.

Kemitraan INKLUSI

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, "INKLUSI," berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut.

INKLUSI adalah program Pemerintah Australia yang berdurasi delapan tahun (2021-2029) dengan anggaran AUD120 juta. Program ini bertujuan memperkuat kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), melalui kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bagi kelompok marginal atau yang terpinggirkan di Indonesia.

Baca juga:  Penuntasan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Jadi Perhatian Bersama

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Willy Haryono)