Bantah Pakaian Impor Ilegal Disalurkan ke Korban Bencana, Purbaya: Entar Banyak yang Masuk Lagi!

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengirim produk garmen atau balpres (pakaian impor) ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatra. Purbaya dengan tegas menyatakan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada.

"Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan 'kan bagus buat bencana'," kata Purbaya saat dikonfirmasi di Tanjung Priok, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 12 Desember 2025.

Dia menambahkan, bila memang pihaknya ingin mengirim bantuan kepada korban bencana, Menkeu lebih memilih untuk menggelontorkan anggaran baru guna menyiapkan barang yang lebih layak pakai. Barang-barang itu pun akan dibeli melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

"Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu," tegas dia.
 

Baca juga: Bea Cukai Buka Opsi Pakaian Impor Ilegal Disalurkan ke Korban Bencana

(Balpres ilegal. Foto: dok Bea Cukai)
 

Rencana dari Bea Cukai

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan sitaan baju ilegal untuk korban bencana Sumatra, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

"Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain," ungkap dia.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang.

Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita. "Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan," ungkap dia.